JAKARTA, GRANDISMA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat kritik tajam.
Rocky Gerung mendesak agar program tersebut segera dihentikan karena dinilai lebih banyak membebani APBN ketimbang memberikan solusi gizi.
Kritik tersebut disampaikan Rocky melalui acara “Bocor Alus Politik” di kanal YouTube Tempo.co, Sabtu (14/3/2026).
Ia menilai kebijakan ini tidak didasarkan pada analisis ekonomi yang matang dan cenderung bersifat populisme yang sangat mahal bagi anggaran negara.
Rocky berargumen bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG sangat fantastis dan menguras ruang fiskal untuk kebutuhan lain.
Dana sebesar itu, menurutnya, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pendidikan atau gaji guru di daerah terpencil.
Ia juga menyoroti kerumitan masalah distribusi dan potensi besar terjadinya kebocoran anggaran di tingkat lapangan.
Proyek pengadaan makanan skala nasional ini dianggap rentan menjadi celah baru bagi praktik korupsi oleh para vendor dan oknum birokrasi.
Menurut Rocky, memberikan makan gratis bukanlah cara yang fundamental untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Peningkatan kualitas SDM seharusnya dimulai dari penguatan sistem kesehatan ibu dan anak secara sistemik, bukan sekadar pemberian nasi kotak.
Ia mengkritik bahwa program ini justru memanjakan mentalitas ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
Kesejahteraan harusnya dibangun dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, sehingga warga mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.
Rocky juga mengendus adanya kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam rantai pasok program MBG ini.
Ia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk subsidi terselubung bagi para pengusaha pangan berskala besar dengan jaminan pasar dari negara.
Jika dipaksakan terus berjalan, Rocky khawatir defisit anggaran negara akan semakin melebar dan membahayakan stabilitas ekonomi.
Hal ini pada akhirnya akan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah tidak populer seperti menaikkan pajak yang memberatkan rakyat.
Laporan mengenai ketidaklayakan menu di beberapa daerah juga menjadi poin krusial dalam kritikannya.
Hal ini menunjukkan bahwa negara belum memiliki kapasitas pengawasan yang memadai untuk menjalankan proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara masif.
Ia menyarankan agar anggaran tersebut direalokasi untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat komunitas melalui pemberdayaan petani lokal.
Hal ini dianggap lebih berjangka panjang dan memberikan dampak ekonomi yang berputar di desa-desa.
Rocky menyebut program MBG sebagai “kebijakan tanpa pikiran” yang hanya mengejar target statistik belaka.
Ia meminta tim ekonomi pemerintah untuk berani memberikan masukan jujur kepada presiden agar mengevaluasi total keberlangsungan proyek nasional ini.
”Negara tidak boleh menjadi pelayan katering bagi rakyatnya sendiri dengan mengorbankan stabilitas fiskal masa depan,” pungkas Rocky.
Pernyataan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam diskusi HUT Tempo ke-55 tersebut.