Wabup Belu Kritik Basis Data Stunting: 10 Tahun Dana Desa Belum Berdampak Signifikan

BERITA, DAERAH, KESEHATAN26 Dilihat

Wabup Belu Kritik Basis Data Stunting: 10 Tahun Dana Desa Belum Berdampak SignifikanATAMBUA, GRANDISMA.COM – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves melontarkan kritik keras terkait efektivitas penggunaan anggaran negara dalam penanganan stunting di Kabupaten Belu.

Ia menilai kucuran Dana Desa yang telah bergulir selama satu dekade terakhir belum mampu menekan angka tengkes secara signifikan.

​Dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Tematik Stunting di Aula BP4D, Senin (30/3), Vicente menyebut ada diskoneksi antara besarnya anggaran dengan realitas di lapangan.

Menurutnya, kegagalan ini berakar pada satu persoalan fundamental, yakni basis data yang tidak akurat.

​”Selama 10 tahun dana desa telah bergulir, dan beberapa tahun terakhir juga dialokasikan dana khusus penanganan stunting, namun penurunan angkanya belum signifikan,” ujar Vicente

​Ia menegaskan bahwa tanpa data yang valid, intervensi pemerintah hanya akan menjadi pemborosan anggaran.

Ketidakakuratan data menyebabkan bantuan seringkali salah sasaran dan tidak menyentuh akar permasalahan nutrisi pada balita.

​Vicente meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data kemiskinan dan kesehatan.

Ia tidak ingin rencana kerja tahun 2027 kembali disusun di atas asumsi-asumsi yang keliru.

​Menurutnya, sinkronisasi data antar instansi adalah harga mati untuk menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Jika data primer sudah cacat sejak awal, maka program turunan dipastikan akan gagal mencapai target nasional.

​Ia juga menyoroti perlunya integrasi antara program kesehatan dengan ketahanan pangan di tingkat desa.

Penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemberian makanan tambahan sesaat tanpa memperhatikan kedaulatan pangan keluarga.

​Wabup Belu ini mendorong para kepala desa dan camat untuk lebih proaktif dalam memperbarui profil warga mereka.

Data yang dinamis dan terverifikasi di lapangan menjadi kunci untuk memutus rantai stunting yang masih menghantui Kabupaten Belu.

​Forum ini dihadiri oleh para asisten daerah, staf khusus bupati, hingga pimpinan OPD teknis.

Mereka diminta untuk menyusun strategi baru yang lebih berbasis pada fakta empiris ketimbang sekadar laporan administratif.

​”Kita harus berani mengoreksi cara kerja kita jika memang hasil selama ini belum memuaskan. Data yang tepat adalah kompas pembangunan kita,” pungkas Vicente mengakhiri arahannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *