SEMARANG, GRANDISMA.COM – Tenaga Ahli Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi pelayanan publik yang diterapkan di Jawa Tengah selama arus Mudik 2026.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah aplikasi chatbot SIPOLAN yang dinilai revolusioner.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Veri Kusuma, Tenaga Ahli Menteri Bidang Pendampingan dan Konsultasi Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, saat melakukan kunjungan kerja di Semarang, Sabtu (14/3).
Menurutnya, teknologi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak warga negara.
Aplikasi SIPOLAN (Sistem Informasi Polisi Jalanan) yang digagas Polda Jateng tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi.
Chatbot ini menyediakan informasi real-time mengenai rekayasa lalu lintas, jalur alternatif, hingga bantuan darurat kepolisian bagi pemudik yang mengalami kendala di jalan.
Veri Kusuma menyebutkan bahwa kemudahan akses informasi adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Dengan informasi yang akurat, masyarakat dapat terhindar dari rasa cemas dan ketidakpastian selama perjalanan jauh menuju kampung halaman.
”Inovasi ini sangat progresif. Negara tidak hanya hadir secara fisik melalui personel di lapangan, tetapi juga hadir secara digital dalam genggaman masyarakat,” ujar Veri saat meninjau pusat kendali data di Gerbang Tol Kalikangkung.
Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan di Jawa Tengah telah melampaui ekspektasi dasar operasional ketupat pada umumnya.
Penggunaan teknologi informasi dinilai mampu meminimalisir potensi pelanggaran hak warga akibat kemacetan yang berkepanjangan.
Selain SIPOLAN, Veri juga menyoroti filosofi pelayanan di Jawa Tengah yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
Ia memuji bagaimana petugas di lapangan bersikap humanis dalam menangani setiap keluhan dan kendala yang dihadapi oleh para pemudik.
“Kami melihat ada semangat untuk ‘memanusiakan manusia’ dalam setiap prosedur operasional yang dijalankan. Ini adalah standar tinggi yang patut dicontoh oleh wilayah lain di Indonesia,” tegasnya
Menurutnya, mudik bukan sekadar rutinitas tahunan atau fenomena perpindahan orang secara massal.
Lebih dari itu, mudik adalah manifestasi dari hak kebebasan bergerak dan hak untuk berkumpul dengan keluarga yang dijamin undang-undang.
Kemenham RI mencatat bahwa integrasi data antara kepolisian dan pemerintah daerah di Jateng menjadi kunci suksesnya layanan SIPOLAN.
Kecepatan respons chatbot ini dianggap mampu menekan tingkat stres pemudik yang terjebak dalam kepadatan arus.
Veri berharap inovasi ini terus dikembangkan dan tidak berhenti pada musim mudik tahun ini saja.
Ia mendorong agar sistem informasi berbasis HAM ini menjadi standar tetap dalam setiap pelayanan publik skala besar di masa depan.
Kunjungan hari kedua ini ditutup dengan diskusi mendalam mengenai evaluasi efektivitas aplikasi tersebut di lapangan.
Tim Kemenham berkomitmen akan membawa catatan positif dari Jawa Tengah ini sebagai bahan laporan strategis kepada Menteri HAM RI.