KUPANG, GRANDISMA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pola pembangunan di wilayahnya harus bergeser dari sekadar laporan administratif menjadi langkah strategis yang direktif.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Tim Percepatan Pembangunan di Ruang Rapat Gubernur, Kupang, Rabu (15/4).
Melki menekankan bahwa setiap rencana yang disusun harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas. Ia menolak keras jika program kerja hanya berakhir sebagai tumpukan kertas dokumentasi tanpa eksekusi yang tajam di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flouri Rita Wuisan. Keduanya memimpin koordinasi lintas tim, mulai dari Tim Akselerasi Dasacita hingga tim penanggulangan kemiskinan ekstrem.
”Penulisan buku percepatan pembangunan ini harus bersifat direktif. Ini adalah gambaran pikiran untuk akselerasi, bukan sekadar kliping kegiatan,” ujar Melki di hadapan para anggota tim ahli.
Ia menjelaskan bahwa buku tersebut harus memuat kebijakan-kebijakan strategis Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuannya agar arah pembangunan NTT memiliki fondasi filosofis dan praktis yang kuat bagi generasi mendatang.
Lebih lanjut, Melki menyebutkan bahwa karya tulis ini akan menjadi sarana refleksi sekaligus evaluasi bagi birokrasi. Ia ingin melihat sejauh mana kebijakan yang diambil telah menyentuh persoalan mendasar di Bumi Flobamora.
Gubernur juga menyoroti pentingnya inspirasi dalam pembangunan. Menurutnya, tanpa visi yang menginspirasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya akan bekerja secara mekanis tanpa ruh pengabdian.
Rapat tersebut menghadirkan berbagai kompartemen, termasuk Tim Percepatan Peningkatan PAD dan Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk sinkronisasi data agar isi buku tersebut akurat dan kredibel.
Melki meminta tim penyusun untuk bekerja cepat namun tetap teliti. Ia menargetkan buku ini menjadi legacy yang bisa dipelajari oleh para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.
Selain sebagai panduan internal, buku ini diproyeksikan sebagai instrumen transparansi publik. Masyarakat diharapkan dapat memahami logika di balik setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi.
Plh. Sekda NTT, Flouri Rita Wuisan, menyatakan kesiapan jajaran birokrasi untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ia memastikan sinkronisasi antar-OPD akan diperketat demi kelancaran penyusunan draf.
Pertemuan ditutup dengan instruksi agar tim segera melakukan finalisasi draf pertama. Melki berharap dokumen ini menjadi tonggak baru dalam literasi pembangunan berbasis kebijakan di Indonesia Timur.