KUPANG, GRANDISMA.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat lokal adalah pihak yang paling rentan terdampak oleh kebijakan pembatasan wisatawan di TN Komodo.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan kuota 1.000 orang per hari yang mulai disosialisasikan di Kupang, Rabu (15/4/2026). WALHI melihat adanya ketimpangan perlindungan terhadap rakyat kecil di kawasan tersebut.
Kelompok masyarakat seperti nelayan, pemandu wisata lokal, dan pengrajin souvenir terancam kehilangan sumber pendapatan tetap mereka. Hal ini terjadi karena berkurangnya volume kunjungan secara drastis tanpa adanya kompensasi yang jelas.
Hingga saat ini, pemerintah dinilai belum memberikan jaminan perlindungan atau skema transisi ekonomi bagi warga lokal. Penurunan jumlah wisatawan dipastikan akan memukul ekonomi kerakyatan di Labuan Bajo dan sekitarnya.
Yuvensius Stefanus Nonga menjelaskan bahwa masyarakat lokal selama ini telah hidup berdampingan secara harmonis dengan kawasan konservasi. Namun, mereka justru sering diposisikan sebagai objek, bukan subjek dalam pengelolaan wisata.
”Masyarakat lokal bukan perusak alam, mereka adalah penjaga garda terdepan. Namun kebijakan pembatasan ini seolah menghukum mereka atas kesalahan kebijakan industri,” kata Yuvensius.
WALHI NTT melihat adanya ancaman hilangnya kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya sendiri. Akses yang dibatasi sering kali berakhir dengan pengambilalihan lahan oleh investor besar dengan dalih pengembangan wisata berkelanjutan.
Situasi ini memicu potensi konflik sosial-ekologis yang lebih luas di wilayah Manggarai Barat. Kesenjangan antara kesejahteraan investor besar dan kemiskinan warga lokal diprediksi akan semakin lebar akibat kebijakan ini.
Lebih lanjut, WALHI mendesak agar pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan TN Komodo. Partisipasi publik harus melibatkan suara asli dari warga desa di dalam kawasan taman nasional.
Penekanan pada keadilan sosial menjadi poin krusial yang diusung WALHI dalam setiap keberatan yang diajukan terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di wilayah NTT.
Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada statistik konservasi, tetapi juga pada statistik perut rakyat yang menggantungkan hidup pada arus pariwisata yang sehat dan inklusif.
Jika kebijakan ini diteruskan tanpa mitigasi dampak sosial, maka narasi kelestarian alam yang dibangun pemerintah dianggap hanya sebagai topeng untuk meminggirkan warga asli dari tanah kelahirannya.
