KUPANG, GRANDISMA.COM – Kebijakan konservasi di Taman Nasional (TN) Komodo dituding hanya menjadi alat untuk mengamankan kepentingan investasi besar. Tudingan ini dilontarkan secara terbuka oleh WALHI NTT di Kupang pada Rabu (15/4/2026).
WALHI NTT menilai ada kontradiksi nyata dalam langkah pemerintah. Di satu sisi pemerintah membatasi aktivitas manusia melalui kuota, namun di sisi lain mengizinkan pembangunan infrastruktur beton yang merusak bentang alam.
”Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi,” ujar Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga.
Yuvensius mendesak pemerintah untuk menghentikan segera model pembangunan pariwisata yang bersifat eksploitatif. Investasi masif yang masuk ke Labuan Bajo dianggap telah melampaui daya dukung ekologis wilayah tersebut.
Kritik ini menyasar pada proyek-proyek skala besar yang mendapat legitimasi lingkungan namun secara fakta lapangan merusak ekosistem unik di kawasan habitat komodo. WALHI menuntut audit lingkungan yang independen dan transparan.
WALHI NTT juga menyoroti aktivitas kapal wisata massal milik perusahaan besar yang seringkali tidak terkendali. Menurut mereka, kapal-kapal inilah yang memberikan tekanan nyata pada ekosistem laut, bukan wisatawan lokal.
Pendekatan pemerintah yang bersifat teknokratis dianggap gagal menyentuh akar permasalahan. Masalah utama bukan pada jumlah orang, melainkan pada model bisnis pariwisata yang merusak dan tidak berkelanjutan.
Dalam rilis resminya, WALHI NTT meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status Destinasi Wisata Super Prioritas. Status ini dianggap sebagai pintu masuk bagi perusakan lingkungan yang terencana.
”Pemerintah harus memastikan perlindungan hak masyarakat serta mengendalikan secara ketat aktivitas industri yang merusak,” tegas Yuvensius dalam pernyataannya kepada pers.
Legitimasi lingkungan tidak boleh digunakan sebagai cara untuk mengamankan aset-aset milik investor global. Konservasi sejati seharusnya berbasis pada kearifan lokal dan pemulihan ekosistem secara alami.
Tanpa perubahan mendasar dalam cara pandang pembangunan, kebijakan pembatasan kuota ini diprediksi hanya akan memperdalam krisis sosial dan mempercepat kerusakan alam di masa depan.
WALHI NTT menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada kebijakan yang benar-benar berpihak pada keseimbangan alam dan kesejahteraan rakyat kecil di wilayah Nusa Tenggara Timur.