KUPANG, GRANDISMA.COM – Kebijakan konservasi di Taman Nasional (TN) Komodo dituding hanya menjadi alat untuk mengamankan kepentingan investasi besar. Tudingan ini dilontarkan secara terbuka oleh WALHI NTT di Kupang pada Rabu (15/4/2026).
​WALHI NTT menilai ada kontradiksi nyata dalam langkah pemerintah. Di satu sisi pemerintah membatasi aktivitas manusia melalui kuota, namun di sisi lain mengizinkan pembangunan infrastruktur beton yang merusak bentang alam.
​”Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi,” ujar Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga.
​Yuvensius mendesak pemerintah untuk menghentikan segera model pembangunan pariwisata yang bersifat eksploitatif. Investasi masif yang masuk ke Labuan Bajo dianggap telah melampaui daya dukung ekologis wilayah tersebut.
​Kritik ini menyasar pada proyek-proyek skala besar yang mendapat legitimasi lingkungan namun secara fakta lapangan merusak ekosistem unik di kawasan habitat komodo. WALHI menuntut audit lingkungan yang independen dan transparan.
​WALHI NTT juga menyoroti aktivitas kapal wisata massal milik perusahaan besar yang seringkali tidak terkendali. Menurut mereka, kapal-kapal inilah yang memberikan tekanan nyata pada ekosistem laut, bukan wisatawan lokal.
​Pendekatan pemerintah yang bersifat teknokratis dianggap gagal menyentuh akar permasalahan. Masalah utama bukan pada jumlah orang, melainkan pada model bisnis pariwisata yang merusak dan tidak berkelanjutan.
​Dalam rilis resminya, WALHI NTT meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status Destinasi Wisata Super Prioritas. Status ini dianggap sebagai pintu masuk bagi perusakan lingkungan yang terencana.
​”Pemerintah harus memastikan perlindungan hak masyarakat serta mengendalikan secara ketat aktivitas industri yang merusak,” tegas Yuvensius dalam pernyataannya kepada pers.
​Legitimasi lingkungan tidak boleh digunakan sebagai cara untuk mengamankan aset-aset milik investor global. Konservasi sejati seharusnya berbasis pada kearifan lokal dan pemulihan ekosistem secara alami.
​Tanpa perubahan mendasar dalam cara pandang pembangunan, kebijakan pembatasan kuota ini diprediksi hanya akan memperdalam krisis sosial dan mempercepat kerusakan alam di masa depan.
​WALHI NTT menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada kebijakan yang benar-benar berpihak pada keseimbangan alam dan kesejahteraan rakyat kecil di wilayah Nusa Tenggara Timur.