Kupang, Grandisma.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menyampaikan bahwa Provinsi NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028.
Pengakuan ini disampaikan beliau pada Minggu (21/12) di VIP Bandara El Tari, Kupang, sebagai tanggapan atas berita yang beredar bahwa Provinsi DKI Jakarta juga siap menjadi calon tuan rumah ajang olahraga nasional terbesar itu.
Menurut Johni Asadoma, provinsi keduanya telah mengikuti berbagai mekanisme dan prosedur yang dibutuhkan untuk ditetapkan sebagai tuan rumah PON.
Seluruh tahapan yang diwajibkan telah dilalui secara formal, sehingga kini hanya menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
“Penentuan tuan rumah PON dilaksanakan dengan berbagai mekanismenya, dan sejauh ini Provinsi NTT-NTB sudah melalui berbagai mekanisme secara formal dan tinggal menunggu SK Menpora RI,” ungkap mantan Kapolda NTT tersebut.
Meskipun yakin sudah memenuhi syarat prosedural, Johni juga secara jujur mengakui bahwa fasilitas olahraga di NTT belum maksimal untuk pelaksanaan PON 2028. Kondisi yang sama juga dialami oleh NTB, di mana sarana dan prasarana olahraga belum sepenuhnya lengkap.
“Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah pemerataan pembangunan khususnya bidang olahraga di Indonesia,” jelasnya.
Perspektif ini menjadi landasan utama mengapa NTT-NTB berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah.
Johni tidak menolak bahwa berita tentang kesediaan Gubernur DKI Jakarta menjadi tuan rumah PON 2028 adalah hal yang wajar.
Ia mengakui bahwa DKI Jakarta memang memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana olahraga yang lengkap dan siap digunakan kapan saja.
“DKI Jakarta yang memang memiliki fasilitas yang lengkap, jadi hal itu wajar-wajar saja,” ucapnya dengan nada yang terbuka.
Persaingan antara NTT-NTB dan DKI Jakarta kini menjadi sorotan dalam penentuan tuan rumah PON mendatang.
Untuk memperkuat argumennya, Johni menyoroti riwayat pelaksanaan PON di Indonesia sebelumnya.
Menurutnya, bagian utara sudah dilaksanakan di Sulawesi Selatan, bagian barat di Aceh-Sumatera Utara, dan bagian timur di Papua. Saat ini, hanya bagian selatan yang belum pernah menjadi tuan rumah PON.
“Tentu masyarakat bagian selatan yaitu NTT-NTB sangat mengharapkan dapat menjadi tuan rumah sesuai dengan penunjukan awal, mekanisme dan prosedur yang telah dilalui,” tambahnya.
Harapan ini menjadi semangat bagi kedua provinsi untuk terus berjuang.
Selain itu, Johni juga mengusulkan skema kolaborasi untuk pelaksanaan PON 2028. Menurutnya, ajang ini dapat dilaksanakan bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur agar lebih efisien.
“PON NTT-NTB tahun 2028 dapat dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi. Venue-venue yang pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar, pelaksanaanya bisa di DKI Jakarta atau Jawa Barat dan Jawa Timur,” jelasnya.
Skema kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memenuhi tujuan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan olahraga di seluruh Indonesia. Semua pihak dapat saling mendukung dan memanfaatkan potensi masing-masing.
Johni berharap agar Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga segera memberikan kejelasan tentang status tuan rumah PON 2028.
Hal ini penting agar kedua provinsi dapat bekerja fokus dan menyiapkan sumber daya manusia serta pembiayaan dengan konsentrasi penuh.
“Provinsi NTT-NTB tetap membutuhkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan fasilitas-fasilitas di NTT-NTB,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa NTT akan memanfaatkan seluruh fasilitas olahraga yang tersebar di Daratan Timor, Sumba, dan Flores sepanjang memenuhi persyaratan KONI Pusat atau PB PON.
Sebelumnya, tim NTT-NTB sudah melakukan kunjungan untuk berkoordinasi dengan KONI Pusat dan study tiru pelaksanaan PON di Jawa Barat tahun 2016.
Study tiru tersebut mencakup pelaksanaan, organisasi, prestasi, dan pemberdayaan ekonomi, dengan harapan PON nantinya memberikan dampak positif bagi masyarakat.