ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Desa untuk lebih proaktif dalam mendorong warga mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.
Instruksi ini disampaikan di tengah Rapat Evaluasi Implementasi Program yang berlangsung di Gedung Wanita Betelalenok, Kamis (7/5).
Wabup Vicente menekankan bahwa kecelakaan kerja sering kali menjadi pemicu utama kemiskinan ekstrem di tingkat desa.
Ketika seorang pencari nafkah mengalami musibah tanpa perlindungan, keluarga yang ditinggalkan biasanya akan terjatuh ke dalam kesulitan ekonomi yang mendalam dan berkepanjangan.
”Saya minta para Kepala Desa jangan pasif. Dorong kelompok tani dan warga kita untuk masuk BPJS,” tegas Vicente.
Ia memandang peran pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya asuransi sosial yang dikelola oleh negara tersebut.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 4.245 pekerja rentan desa telah terlindungi melalui skema APBDES.
Namun, angka ini masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak pekerja informal di pedesaan yang belum menyadari manfaat jangka panjang dari kepesertaan tersebut.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Midhad Farosi, menambahkan bahwa peran perangkat desa sangat krusial dalam melakukan pendataan.
Melalui sinergi ini, negara dapat hadir langsung di pintu-pintu rumah warga untuk menawarkan proteksi atas risiko kematian dan kecelakaan kerja.
Program ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga indeks pembangunan manusia di Belu.
Dengan adanya jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK), beban ekonomi keluarga saat krisis dapat dialihkan kepada sistem asuransi sosial negara.
Dalam rapat tersebut, diserahkan pula santunan secara simbolis kepada sejumlah ahli waris pekerja desa yang meninggal dunia.
Penyerahan ini diharapkan menjadi testimoni nyata bagi warga desa lainnya bahwa program jaminan sosial ini memberikan manfaat yang konkret dan cepat cair.
Upaya ini merupakan bagian dari visi besar Pemkab Belu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Dengan memutus rantai kemiskinan akibat risiko kerja, diharapkan stabilitas ekonomi di tingkat desa akan semakin kokoh dan mandiri di masa depan.
