Jakarta, Grandisma.com – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapannya terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Presiden RI ke-2 yang menjabat selama 32 tahun. Tanggapan ini muncul setelah pengumuman resmi yang memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
JK, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga menekankan pentingnya menghargai jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahannya.
“Tentu saja, setiap keputusan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi, kita harus melihat secara objektif, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Harto untuk bangsa ini,” ujar JK.
Lebih lanjut, JK menambahkan bahwa selama masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berhasil mencapai swasembada pangan. Ia juga mengakui bahwa ada catatan-catatan kritis terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik KKN selama era Orde Baru.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap sejarah. Ada hal-hal positif dan ada hal-hal negatif. Tapi, kita harus melihatnya secara proporsional,” kata JK.
Tanggapan JK ini sejalan dengan pernyataan Tutut Soeharto, putri sulung Soeharto, yang menanggapi pro dan kontra terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada ayahnya. Tutut Soeharto menyatakan bahwa segala perjuangan yang dilakukan oleh ayahnya adalah untuk rakyat Indonesia.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut karena jasa-jasanya dalam pembangunan ekonomi. Namun, sebagian pihak lainnya mengkritik keputusan ini karena rekam jejak Soeharto yang dianggap bermasalah dalam hal hak asasi manusia dan KKN.
Presiden Prabowo sendiri telah menjelaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional ini bukanlah bentuk pembenaran atas kesalahan atau kekhilafan yang mungkin pernah dilakukan oleh Soeharto. Namun, lebih sebagai pengakuan atas kontribusi positif yang telah diberikan bagi bangsa dan negara.
Keputusan Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmennya untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghargai setiap kontribusi positif yang telah diberikan oleh para pendahulu kita, meskipun dengan segala kekurangan dan kelebihannya.