JAKARTA, GRANDISMA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026), Presiden menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2026 yang menyentuh angka 5,61 persen.
Angka ini mencerminkan resiliensi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Fokus utama pembahasan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terganggu oleh dinamika eksternal, terutama terkait fluktuasi nilai tukar dan ketegangan geopolitik dunia.
Presiden menginstruksikan sinergi lintas sektoral untuk membentengi ekonomi domestik dari guncangan yang mungkin datang dari pasar internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers usai rapat, menyatakan bahwa pertumbuhan ini merupakan bukti efektivitas kebijakan stimulus yang dijalankan pemerintah.
Sektor konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah menjadi mesin utama penggerak roda ekonomi.
Selain itu, kinerja ekspor yang tetap tangguh memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Namun, di balik angka yang menggembirakan tersebut, Presiden Prabowo memberikan catatan khusus mengenai fenomena capital outflow atau aliran modal keluar.
Pemerintah menyadari bahwa dinamika pasar keuangan global sedang mengalami tekanan yang memicu investor menarik modal dari pasar negara berkembang.
Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi preventif telah disiapkan untuk menjaga agar pasar keuangan dalam negeri tetap atraktif dan stabil.
Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi salah satu poin krusial yang disepakati dalam pertemuan tersebut.
Kedua lembaga otoritas ini akan lebih intensif dalam mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah.
Langkah ini diambil guna memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor bahwa pemerintah hadir untuk menjaga iklim investasi yang kondusif di tengah badai ekonomi global.
Selain aspek moneter, pemerintah juga fokus pada penguatan sektor riil seperti industri manufaktur dan transportasi pergudangan.
Pertumbuhan yang merata di berbagai lapangan usaha dianggap sebagai kunci untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Presiden menginginkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat secara statistik, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Menjelang pertengahan tahun, pemerintah juga bersiap menerapkan regulasi baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa nasional dan menstabilkan likuiditas dalam negeri.
Penyesuaian regulasi ini direncanakan akan mulai berlaku efektif pada Juni 2026 sebagai bagian dari strategi besar kedaulatan ekonomi nasional yang diusung oleh pemerintahan Prabowo.
Airlangga menegaskan bahwa optimisme tetap menjadi napas utama kebijakan ekonomi saat ini.
Indonesia diproyeksikan akan tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif hingga akhir tahun.
Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia bertekad membuktikan diri sebagai negara yang mampu mengubah tantangan global menjadi peluang pertumbuhan yang inklusif.