Belu, Grandisma.com – Kemenko Polkam mendorong agar pembangunan Bendungan Maliana II dapat berjalan tepat waktu dengan dukungan data yang akurat.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan dan site visit lokasi proyek di Dilumil, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kamis (12/02/2026), yang diikuti oleh pihak Indonesia dan Timor Leste.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, bersama Bupati Belu Willybrodus Lay, SH serta pejabat terkait telah melakukan peninjauan langsung terhadap perkembangan pembangunan bendungan di perbatasan RI–RDTL.
Diskusi yang dilakukan antara kedua negara berfokus pada aspek teknis dan penyelarasan informasi.
Dalam pertemuan bersama pihak Timor Leste, beberapa poin penting telah disepakati untuk memastikan kelancaran proyek.
Salah satunya adalah kebutuhan akan data yang jelas terkait luas lahan pertanian yang akan menerima pasokan air dari bendungan.
“Terkait data, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kabupaten Belu secepatnya akan mengirimkan data karena proses pembangunan juga ada deadlinenya,” tegas Mohammad K. Koba.
Keterlambatan dalam pengiriman data diantisipasi dapat menghambat tahapan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Belu telah diminta untuk menyampaikan data terbaru terkait luas lahan sawah yang membutuhkan suplai air.
Data tersebut akan disiapkan oleh Tim Teknis Kabupaten dan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Perjanjian terkait pembangunan bendungan akan difasilitasi oleh KBRI di Dili.
Proses pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan semua peraturan dan kesepakatan dapat dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Bupati Willy Lay menyampaikan bahwa sekitar 1.000 hektare lahan pertanian di sekitar Dilumil telah diidentifikasi sebagai area yang akan mendapatkan manfaat.
Data mengenai lahan tersebut akan disiapkan secara rinci untuk menjamin akurasi perencanaan.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam seluruh proses pengumpulan data dan perencanaan pembangunan.
Pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi harapan warga terkait manfaat yang akan diperoleh dari proyek ini.
Site visit dan pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Kemenko Polkam, Kemhan, Kemlu, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta BNPB.
Dari pihak Timor Leste hadir Direktur Jenderal Pertanian beserta rombongan yang menangani urusan perbatasan.
Keseluruhan proses pembangunan direncanakan untuk berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Dukungan data yang akurat diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat agar proyek dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua negara.