WAINGAPU, GRANDISMA.COM– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Sumba kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai upaya pemenuhan nutrisi anak sekolah.Di tangan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, program ini bertransformasi menjadi strategi ekonomi kerakyatan yang dirancang untuk membangkitkan sektor produktif di wilayah selatan NTT.
Dalam diskusi hangat bersama para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Waingapu (14/3), terungkap bahwa Sumba masih tertinggal jauh dalam implementasi MBG dibanding Flores dan Timor.
Fakta bahwa Sumba Timur baru melayani 11.000 dari 70.000 sasaran menjadi tantangan moral bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir malam itu.
Namun, di balik angka-angka yang masih rendah tersebut, tersimpan potensi ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan tepat.
Gubernur Melki Laka Lena melihat celah ini dengan mengusulkan integrasi program MBG dengan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyerapan tenaga kerja lokal di setiap unit dapur layanan yang dibangun.
Strategi ini dinilai jenius karena menyelesaikan dua persoalan sekaligus: gizi buruk pada anak dan pengangguran di tingkat desa.
Dengan memprioritaskan masyarakat miskin sebagai pekerja dapur, pemerintah secara otomatis mendistribusikan kesejahteraan langsung ke pintu-pintu rumah warga yang paling membutuhkan.
Tak berhenti di situ, visi Gubernur mencakup kedaulatan pangan lokal. Ia secara tegas meminta agar seluruh bahan baku makanan tidak didatangkan dari luar pulau.
Petani sayur di Sumba Tengah atau peternak ayam di Sumba Timur harus menjadi aktor utama sebagai pemasok tetap bagi kebutuhan program nasional ini.
Keterlibatan perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kunci yang ditawarkan Gubernur.
Dengan adanya kepastian pembeli (offtaker) yakni dapur MBG, masyarakat tidak perlu ragu untuk meningkatkan skala produksinya.
Inilah yang disebut sebagai pembangunan ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Tantangan geografis Sumba yang luas dengan pemukiman yang terpencar memang menjadi kendala nyata.
Sebagaimana disampaikan Bupati Umbu Lili Pekuwali, jarak tempuh ke sekolah pelosok sering kali menghambat distribusi.
Namun, solusi pembangunan dapur satelit di titik-titik strategis diharapkan mampu memangkas kendala logistik tersebut.
Keberanian Gubernur untuk mengidentifikasi masalah secara terbuka hingga tengah malam menunjukkan urgensi program ini.
MBG bukan hanya soal piring makan, tapi soal martabat anak-anak Sumba yang berhak mendapatkan masa depan lebih baik tanpa harus menahan lapar saat belajar.
Kabar baik juga datang dari Sumba Tengah yang akhirnya memiliki satu mitra BGN, menjadikannya daerah terakhir di Indonesia yang terjangkau layanan ini.
Meski terlambat, kehadiran layanan ini di Sumba Tengah menjadi simbol bahwa tidak ada satu pun wilayah di NTT yang boleh ditinggalkan dalam agenda nasional ini.
Kini, bola panas percepatan ada di tangan para koordinator program dan mitra lokal.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten, transformasi dapur sekolah menjadi motor ekonomi diharapkan bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang segera dirasakan oleh rakyat Sumba dari pesisir hingga pegunungan.