WAINGAPU, GRANDISMA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, bergerak cepat mencari solusi atas lambatnya penyerapan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daratan Sumba.
Dalam pertemuan tatap muka di Universitas Kristen Wira Wacana, Sabtu (14/3/2026) malam, Gubernur menegaskan bahwa target pencapaian harus menyentuh angka 100 persen tahun ini.
Kehadiran Gubernur yang didampingi Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, dan Wakil Bupati Yonathan Hani, menjadi momentum krusial bagi ratusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Pertemuan yang berlangsung hingga tengah malam tersebut mengupas tuntas hambatan teknis yang selama ini menyumbat distribusi gizi bagi anak-anak sekolah di wilayah Sumba Raya.
Kepala SPPI Regional NTT, Oswaldus Ngani, mengungkapkan data yang cukup mengejutkan dalam forum tersebut. Dari target 70.000 sasaran layanan di Sumba Timur, saat ini baru sekitar 11.000 anak yang terlayani.
Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan besar yang perlu segera ditambal melalui penambahan mitra penyedia layanan secara masif.
Salah satu tantangan geografis yang mencuat adalah sulitnya jangkauan ke sekolah-sekolah di pelosok desa.
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyebutkan bahwa banyak anak sekolah di daerah terpencil yang sangat merindukan program ini karena sering kali harus berangkat sekolah tanpa sarapan akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena meminta tim lapangan untuk segera melakukan identifikasi masalah secara terorganisir.
Ia menekankan bahwa lambatnya pergerakan mitra di Sumba dibandingkan dengan daratan Flores dan Timor harus segera dicarikan jalan keluarnya melalui skema kemitraan yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel.
Gubernur juga menyoroti potensi ekonomi di balik program MBG.
Menurutnya, program ini bukan sekadar urusan bagi-bagi makanan, melainkan mesin penggerak ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat lokal di Sumba melalui sektor pertanian dan peternakan.
Secara khusus, Gubernur mengusulkan agar dapur layanan MBG memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin ekstrem.
Dengan asumsi 5 hingga 10 orang pekerja per dapur, program ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial yang meningkatkan pendapatan keluarga secara langsung.
Selain penyerapan tenaga kerja, keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku menjadi poin utama instruksi Gubernur.
Ia mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi warga Sumba agar mereka bisa menjadi supplier daging, telur, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan dapur layanan.
“Yang penting dapur-dapurnya bisa dibangun terlebih dahulu agar ekosistemnya berjalan. Kita harus pastikan bahan baku berasal dari bumi Sumba sendiri agar ekonomi lokal ikut berputar kencang,” tegas Gubernur di hadapan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN).
Pertemuan marathon yang berakhir menjelang pukul 24.00 WITA ini memberikan sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi NTT tidak akan membiarkan Sumba tertinggal dalam urusan gizi nasional.
Komitmen ini diharapkan segera memicu percepatan pembangunan titik layanan baru di seluruh pelosok Sumba Raya dalam waktu dekat.