KUPANG, GRANDISMA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, membeberkan potret buram sektor pendidikan di wilayahnya saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI.
Bertempat di Ruang Rapat Gubernur, Kupang, Rabu (22/4), Melki menyebut akses dan sarana prasarana masih jauh dari standar nasional.
Kondisi geografis NTT sebagai provinsi kepulauan diakui menjadi tembok besar dalam pemerataan kualitas pendidikan. Melki menegaskan bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan anggaran rutin daerah yang terbatas.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti bagaimana biaya pendidikan tinggi masih menjadi beban berat bagi masyarakat lokal. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi generasi muda NTT di jenjang universitas.
Selain masalah sekolah, Melki mengungkapkan kondisi memprihatinkan gedung Perpustakaan Provinsi NTT. Meski telah direnovasi berkali-kali, gedung tersebut mengalami kerusakan berulang yang menghambat akses literasi.
Ia meminta dukungan konkret dari Komisi X DPR RI untuk pembangunan gedung perpustakaan yang lebih representatif. Menurutnya, minat baca warga NTT sangat tinggi namun tidak didukung fasilitas yang layak.
Gubernur menegaskan bahwa infrastruktur perpustakaan bukan sekadar urusan fisik gedung. Baginya, itu adalah jembatan pengetahuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia NTT di masa depan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi sorotan tajam dalam diskusi tersebut. Melki mengingatkan agar IPM tidak hanya dikejar sebagai angka statistik di atas kertas.
”Jangan sampai IPM hanya menjadi angka. Yang kita kejar adalah kualitas manusia yang benar-benar meningkat,” tegas Melki di hadapan anggota legislatif
Pemerintah Provinsi NTT kini berupaya melakukan sinkronisasi data agar bantuan pendidikan tepat sasaran. Melki berharap DPR RI dapat mengawal alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk renovasi sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hardian Irfani, menyambut baik masukan tersebut. Ia berjanji akan membawa temuan dari Kupang ini ke rapat kerja bersama kementerian terkait.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI seperti Anita Jacoba Gah dan Ledia Hanifa. Mereka melakukan verifikasi lapangan terhadap realisasi program pendidikan nasional di bumi Flobamora.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan simbolis dokumen aspirasi daerah yang diharapkan masuk dalam skala prioritas APBN 2027.