KUPANG, GRANDISMA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena terus mematangkan langkah konkret untuk mewujudkan ekonomi inklusif.
Hal ini menjadi bahasan utama dalam rapat strategis perekonomian yang digelar pada Sabtu (28/3).
Ekonomi inklusif yang dimaksud adalah model pertumbuhan yang memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur ingin memastikan bahwa kelompok rentan di NTT turut merasakan kue pembangunan yang ada.
Melalui forum tersebut, Gubernur meminta dinas teknis seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian untuk merancang program yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
Sektor pariwisata, misalnya, harus mampu memberdayakan pemuda desa melalui ekonomi kreatif.
Langkah konkret yang disusun mencakup penyederhanaan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Gubernur menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi NTT yang harus diberikan proteksi dan dukungan penuh.
Asisten Administrasi Umum Yohanes Oktovianus melaporkan kesiapan infrastruktur pendukung untuk mendukung mobilitas ekonomi di daerah terpencil.
Pembangunan infrastruktur kini diarahkan untuk membuka isolasi wilayah yang menghambat distribusi logistik.
Melki Laka Lena berpendapat bahwa kemiskinan hanya bisa ditekan jika fondasi ekonomi daerah diperkuat dari tingkat bawah.
Oleh karena itu, percepatan pembangunan harus dimulai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa-desa.
Rapat tersebut juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat.
Ekonomi inklusif tidak hanya soal uang, tetapi juga akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.
Evaluasi terhadap program bantuan sosial juga dilakukan agar lebih tepat sasaran.
Gubernur ingin bantuan pemerintah bertransformasi dari sekadar konsumtif menjadi produktif melalui skema pemberdayaan.
Pemerintah Provinsi NTT optimis bahwa dengan langkah-langkah yang terukur, angka kesenjangan ekonomi dapat ditekan.
Melki mendorong setiap kepala daerah di bawahnya untuk mengadopsi semangat inklusivitas yang sama.
Pertemuan ini melahirkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan segera dituangkan dalam peraturan gubernur.
Fokus ke depan adalah eksekusi cepat di lapangan agar fondasi pembangunan NTT semakin kokoh dan berkelanjutan.
