JAKARTA, GRANDISMA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, secara resmi menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, di Jakarta untuk mensinkronkan berbagai kebijakan krusial.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/4/2026) tersebut, menjadi momentum krusial bagi NTT.
Fokus utama pembicaraan adalah percepatan transformasi birokrasi dan perluasan akses permodalan bagi sektor ekonomi akar rumput di wilayah kepulauan tersebut.
Johni Asadoma menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya memastikan kehadiran negara dalam setiap nadi perekonomian masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi NTT.
Dalam dialog tersebut, turut hadir jajaran petinggi Kemendagri, termasuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah.
Kehadiran para pengambil kebijakan ini memastikan bahwa kendala regulasi di tingkat daerah dapat segera dicarikan solusi hukumnya di tingkat pusat secara sinkron.
Wagub Johni menjelaskan bahwa efisiensi birokrasi adalah kunci utama untuk menarik minat investasi ke NTT.
Menurutnya, tanpa struktur organisasi yang ramping dan responsif, upaya penguatan daerah akan terhambat oleh sekat-sekat administratif yang tidak perlu.
Selain urusan modal, penataan jabatan di lingkungan Pemprov NTT juga menjadi agenda bahasan. Reformasi ini diarahkan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dengan target yang jelas dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di lapangan.
Pemerintah Provinsi NTT menyadari bahwa tantangan geografis sebagai provinsi kepulauan memerlukan pendekatan khusus dalam koordinasi pusat-daerah.
Oleh karena itu, dukungan dari Kemendagri dianggap sebagai katalisator penting untuk mempercepat proses transformasi ekonomi yang sedang berjalan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memberikan apresiasi atas proaktifnya Pemprov NTT dalam melakukan konsultasi.
Kemendagri berkomitmen memberikan asistensi penuh agar kebijakan yang diambil daerah tetap selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan nasional.
Johni Asadoma juga memaparkan target jangka pendek terkait penyederhanaan struktur organisasi yang lebih fungsional. Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini dianggap masih terlalu panjang oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Selain itu, penguatan sektor pertanian dan perikanan juga disinggung sebagai sektor yang paling membutuhkan suntikan modal lewat perbankan daerah.
Keterlibatan perbankan diharapkan mampu memutus mata rantai rentenir yang selama ini menjerat para petani di pelosok NTT.
Wagub menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh langkah ini bermuara pada satu tujuan besar: kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap hasil koordinasi ini dapat segera diimplementasikan dalam bentuk regulasi daerah yang konkret dalam waktu dekat.
Upaya ini menandai babak baru sinergisitas antara Kupang dan Jakarta dalam membangun kedaulatan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah nasional.
