KUPANG, GRANDISMA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya transformasi tata kelola kehutanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mulai serius menggarap potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Langkah ini diambil mengingat sektor kehutanan selama ini dianggap belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT.
Melki menekankan bahwa hutan tidak boleh hanya dipandang sebagai hamparan hijau yang pasif, melainkan aset ekonomi aktif.
Dalam Rapat Koordinasi UPTD KPH se-Provinsi NTT di Kupang, Jumat (27/3), Gubernur menyatakan bahwa ketergantungan pada hasil kayu harus mulai bergeser.
Fokus baru ini diarahkan pada komoditas unggulan yang tumbuh alami di dalam kawasan hutan.
”Hutan memiliki nilai ekonomi dan sosial yang besar. Kita harus mampu mengelola potensi ini agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Melki di hadapan para kepala UPTD.
Data menunjukkan bahwa NTT memiliki kekayaan hayati yang unik meski luas hutannya tidak sebesar wilayah di Kalimantan.
Oleh karena itu, efisiensi pengelolaan menjadi kunci utama dalam memaksimalkan setiap jengkal lahan yang tersedia.
Gubernur juga menyoroti peran strategis KPH sebagai ujung tombak di tingkat tapak.
Ia berharap institusi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan sebagai manajer bisnis yang handal dalam mengelola sumber daya alam.
Melki meminta setiap KPH melakukan identifikasi mendalam terhadap produk unggulan di wilayah masing-masing.
Produk-produk tersebut nantinya harus memiliki standar kualitas yang layak untuk dipasarkan secara luas, termasuk melalui platform lokal.
Persoalan rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD NTT disebutnya sebagai tantangan yang harus segera dijawab.
Melalui hilirisasi produk HHBK, diharapkan ada nilai tambah yang masuk ke kas daerah tanpa merusak ekosistem.
Selain aspek bisnis, Gubernur mengingatkan bahwa pemanfaatan ekonomi harus tetap berjalan di atas koridor hukum yang legal.
Keberlanjutan lingkungan tetap menjadi syarat mutlak dalam setiap skema investasi atau usaha kehutanan yang dilakukan.
Penutupnya, Melki berharap koordinasi ini menghasilkan peta jalan (roadmap) yang jelas.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis kehutanan di NTT.
