JAKARTA, GRANDISMA.COM – Stabilitas kepemimpinan di institusi Polri mendapat sorotan tajam menyusul desakan dari elemen Suara Timur Indonesia.
Mereka mengancam akan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ancaman ini merupakan buntut dari kegusaran publik atas lambannya penanganan kasus fitnah terhadap Menteri HAM Natalius Pigai.
Pihak pelapor menilai Polri belum menunjukkan itikad serius dalam mengejar 11 akun penyebar hoaks.
Martinho de Sola, selaku Ketua Suara Timur Indonesia, menyatakan bahwa ketiadaan aksi nyata dari kepolisian menyakitkan hati masyarakat di wilayah Timur.
Ia menduga ada ketimpangan dalam prioritas penegakan hukum siber.
”Jika pasca 3×24 jam Kapolri dan jajaran Polri diam seribu bahasa, maka kami mendesak Presiden segera copot Kapolri,” ujar Martinho dalam rilis resmi yang diterima media, Sabtu, (28/03)
Kritik tajam ini menambah beban bagi Polri yang tengah berupaya memulihkan citra institusi.
Kasus yang menimpa Menteri HAM dianggap sebagai ujian krusial bagi kepolisian dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Suara Timur Indonesia menegaskan bahwa keselamatan karakter seorang pejabat negara adalah bagian dari tanggung jawab kepolisian.
Pembiaran fitnah yang bersifat masif dianggap sebagai kelalaian dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum.
Isu ini diperkirakan akan menjadi pembicaraan hangat di lingkungan Istana Negara.
Presiden Prabowo dikenal sangat memperhatikan soliditas menteri-menterinya dan perlindungan terhadap simbol-simbol pemerintahan.
Di sisi lain, Polri melalui Direktorat Siber biasanya memerlukan waktu untuk melakukan proses identifikasi teknis yang akurat.
Namun, desakan masyarakat menuntut adanya transparansi mengenai sejauh mana proses tersebut berjalan.
Para pengamat menilai, eskalasi tuntutan ini bisa diredam jika kepolisian segera memberikan keterangan resmi mengenai status penyelidikan 11 akun tersebut. Komunikasi publik yang efektif dari Polri menjadi kunci utama saat ini.
Ke depannya, integritas Polri dalam menjaga ruang digital Indonesia akan terus diuji.
Publik menanti apakah desakan pencopotan ini akan direspons dengan langkah konkret penegakan hukum atau tetap menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
