Atambua, Grandisma.com – Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves menekankan bahwa para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu harus menjadikan status mereka sebagai motivasi untuk memberikan kinerja terbaik.
Penegasan ini disampaikan pada saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun 2026 kepada 874 orang pegawai, yang berlangsung di Gedung Wanita Bete Lalenok Atambua, Selasa (06/01/2026) pagi.
Acara penyerahan SK dilakukan secara simbolis kepada 200 orang perwakilan PPPK Paruh Waktu, sementara sebanyak 674 orang lainnya menerima SK secara berurutan di masing-masing perangkat daerah tempat mereka akan melaksanakan tugas.
Dalam sambutannya, Wabup Vicente menyampaikan bahwa penyerahan SK ini merupakan bentuk pengakuan negara atas pengabdian para pegawai sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Momentum ini harus dimaknai secara serius dan penuh komitmen,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu berdasarkan perjanjian kerja dengan masa berlaku satu tahun, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.
Meskipun berstatus paruh waktu, para pegawai ini memiliki kedudukan yang sama dengan ASN lainnya dalam hal kewajiban etika, disiplin, dan pelayanan publik.
“Tidak ada perbedaan dalam hal tanggung jawab moral dan profesionalisme antara PPPK Paruh Waktu dengan aparatur lainnya,” ujarnya.
Wabup Vicente menegaskan bahwa status paruh waktu bukan alasan untuk bekerja dengan standar rendah atau hanya menjalankan tugas secara sepihak.
Sebaliknya, hal ini harus menjadi pemicu bagi setiap individu untuk menunjukkan kapasitas dan kontribusi terbaiknya bagi pembangunan daerah.
“Status paruh waktu jangan dilihat sebagai batasan, melainkan sebagai kesempatan untuk membuktikan diri. Jadikanlah ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Terkait dengan disiplin kerja, ia menekankan bahwa hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap jam kerja dan aturan kedinasan semata.
Lebih dari itu, disiplin mencakup sikap bertanggung jawab, konsistensi dalam setiap tugas, serta komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga menyangkut bagaimana kita menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan integritas,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai loyalitas, Wabup Vicente mengingatkan bahwa kesetiaan yang dibutuhkan bukan hanya kepada pimpinan langsung, tetapi juga kepada negara, pemerintah daerah, dan terutama kepada masyarakat yang menjadi objek pelayanan.
“Saya tidak menginginkan aparatur yang hanya bekerja untuk mendapatkan status atau keuntungan pribadi, tetapi yang benar-benar memiliki komitmen pada tugas dan pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa PPPK Paruh Waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu di masa mendatang. Namun, pengangkatan tersebut tidak bersifat otomatis dan sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Menurut peraturan yang berlaku, syarat untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu antara lain memiliki evaluasi kinerja yang sangat baik, menjaga disiplin serta patuh pada aturan ASN, tersedianya anggaran dari instansi, dan adanya kebutuhan serta formasi jabatan yang sesuai.
“Kesempatan untuk naik status selalu terbuka lebar bagi mereka yang menunjukkan kinerja luar biasa, menjaga disiplin, dan memiliki integritas yang tinggi,” ujarnya.
Wabup Vicente mengimbau agar setiap PPPK Paruh Waktu terus meningkatkan kompetensi diri, memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi yang diembannya, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
“Teruslah belajar dan mengembangkan diri agar dapat memenuhi tuntutan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan Kabupaten Belu,” pungkasnya.