JAKARTA, GRANDISMA.COM — Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) secara resmi melayangkan kecaman keras terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perekrutan tenaga kerja hiburan yang beroperasi di Liqurai Botol Musik New Sasando International Hotel, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Pernyataan sikap tegas ini disampaikan langsung menyusul maraknya pengaduan masyarakat serta hasil telaah mendalam terhadap fakta-fakta lapangan yang dipublikasikan secara terbuka oleh media massa melalui kanal YouTube Suara Fakta Hukum (https://www.youtube.com/watch?v=AkRNqVaHs2g). PADMA Indonesia berkesimpulan bahwa penderitaan yang dialami oleh para pekerja perempuan asal Jawa Barat di hotel tersebut bukan sekadar sengketa ketenagakerjaan biasa.
Kasus yang menimpa para pekerja yang berprofesi sebagai Guest Relation Officer (GRO) tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dari perbudakan modern (modern slavery). Praktik keji ini diduga dirancang secara terstruktur dan terencana oleh Manajemen Lama PT Flobamorata Bangkit Internasional (PT FBI) di bawah kendali penuh para petingginya.
Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, mengungkapkan bahwa para korban dipaksa menandatangani perjanjian kerja yang sangat menjerat. Selain itu, hak finansial mereka dipotong secara sepihak sebesar 25 persen, serta diancam dengan denda tebusan sebesar Rp12 juta jika berani mengundurkan diri secara sepihak.
Menurut PADMA, tindakan tersebut bukanlah sekadar sengketa perdata, melainkan delik murni kejahatan perdagangan orang dengan modus penjeratan utang (debt bondage). Modus ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Skema perekrutan yang dijalankan oleh JSDL selaku Direktur, YT selaku HRD, serta EN selaku Koordinator Operasional dinilai telah memenuhi seluruh unsur TPPO. Unsur proses terpenuhi melalui perekrutan dan pengiriman pekerja perempuan dari luar daerah, yakni Jawa Barat, menuju ke Kota Kupang.
Sementara itu, unsur cara terpenuhi lewat penipuan janji kerja, penjeratan utang melalui denda Rp12 juta, serta pemanfaatan posisi kerentanan para korban. Adapun unsur tujuan dari kejahatan ini terpenuhi melalui praktik eksploitasi tenaga kerja dan pemerasan finansial secara berlanjut.
Secara hukum perdata, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memuat klausul denda fantastis dan penahanan gaji tersebut dipastikan cacat hukum secara objektif. Mengacu pada ketentuan Pasal 1320 ke-4 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat atas kausa yang dilarang undang-undang dinyatakan batal demi hukum sejak awal.
Dengan demikian, klaim denda dari pihak manajemen lama sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Klausul haram tersebut justru berubah status menjadi alat bukti permulaan yang kuat atas dugaan tindak pidana pemerasan dan penjeratan utang.
PADMA Indonesia secara tegas mendesak Kapolda NTT beserta jajaran penyidik Ditreskrimum agar tidak memandang perkara ini sebelah mata. Peneg Lawan hukum harus dilakukan secara tegas dan terukur dengan memperlakukan kasus ini sebagai kejahatan terorganisir, bukan perselisihan industrial biasa.
Dalam tuntutan resminya, PADMA mendesak agar aparat kepolisian segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menangkap, serta menahan para aktor utama. Langkah cepat ini dinilai penting untuk menghentikan impunitas para pelaku kejahatan terhadap perempuan di sektor pariwisata dan hiburan.
Selain penjeratan UU TPPO, PADMA juga mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini diperlukan guna membekukan rekening korporasi maupun pribadi para pelaku serta menyita aset guna mengembalikan hak restitusi korban.
Relokasi darurat bagi para korban juga menjadi poin penting yang disuarakan demi keselamatan jiwa dan pemulihan psikologis mereka. Tekanan fisik, intimidasi, serta pembatasan akses dasar seperti air dan listrik yang dialami korban di lokasi penampungan harus segera diakhiri.
PADMA Indonesia turut meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta KPPPA untuk turun tangan memberikan perlindungan fisik dan trauma healing. Negara harus hadir secara nyata untuk melindungi warga negaranya dari cengkeraman sindikat perdagangan orang berkedok korporasi.
Apabila jajaran Polda NTT lamban dalam memproses hukum para pelaku perbudakan modern ini, PADMA Indonesia berkomitmen untuk membawa seluruh berkas fakta kejahatan langsung ke Mabes Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan DPR RI.