KUPANG, GRANDISMA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai membuka peluang kerja sama pembangunan dengan pihak Tiongkok.
Penjajakan tersebut ditandai dengan penandatanganan Record of Discussion (RoD) oleh Bupati Belu Willybrodus Lay bersama perwakilan Pemerintah Kota Ji’an, Provinsi Jiangxi, di Lokka Café, Kupang, Selasa (27/10/2026) malam.
Kerja sama yang mulai dijajaki ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengembangan potensi ekonomi daerah.
Sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata disebut sebagai bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak Tiongkok.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan, daerahnya memiliki sumber daya yang dapat menjadi modal pembangunan.
Meski demikian, potensi tersebut masih perlu didukung peningkatan infrastruktur serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting.
Johni berharap penjajakan kerja sama dapat menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Menurutnya, pengalaman pembangunan Tiongkok dalam dua dekade terakhir dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, Wakil Gubernur NTT bersama sejumlah bupati dari wilayah Timor, Alor, Rote, dan Sabu direncanakan melakukan kunjungan ke Tiongkok pada pertengahan November mendatang.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik pembangunan sekaligus membahas peluang kerja sama yang dapat diterapkan di NTT.
Bupati Belu Willybrodus Lay menyambut baik proses penjajakan tersebut.
Ia menilai pertemuan dengan delegasi Tiongkok menjadi momentum untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih konkret antara kabupaten-kabupaten di NTT dan pemerintah di Tiongkok.
Dalam pertemuan itu, Willy Lay menandatangani RoD bersama Peng Weiwei, Wakil Sekretaris Jenderal Pemerintah Rakyat Kota Ji’an, Provinsi Jiangxi, dengan disaksikan Wakil Gubernur NTT.
Sementara itu, Tu Anbo dari Jiangxi People’s Association for Friendship with Foreign Countries menyampaikan harapan agar hubungan yang terjalin dapat menghasilkan kerja sama yang sukses dan saling menguntungkan.
Meski demikian, penjajakan kerja sama perlu ditindaklanjuti dengan penentuan sektor prioritas, penyusunan program, pembagian tanggung jawab, serta kejelasan pembiayaan dan target hasil.
Langkah tersebut penting agar kemitraan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berkembang menjadi program yang dapat dievaluasi manfaatnya bagi daerah dan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri delegasi Tiongkok, unsur DPRD Belu, Dandim 1605/Belu, Kejaksaan Negeri Belu, Penjabat Sekda Belu, Kepala BP4D, serta sejumlah pejabat perangkat daerah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan setiap peluang kerja sama dikembangkan secara transparan, sesuai kebutuhan pembangunan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. (ForkopimdaBelu)