KUPANG, GRANDISMA.COM – Masalah akurasi data kemiskinan kembali mencuat di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat miskin.
Hal tersebut disampaikan Melki saat menerima kunjungan reses Komisi X DPR RI di Kupang, Rabu (22/4). Ia menyebut banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat data yang “kedaluwarsa”.
Melki membeberkan temuan di mana terdapat warga yang sudah mampu namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam basis data.
”Kami menemukan adanya data yang tidak akurat. Bahkan ada yang bertahun-tahun tercatat sebagai penerima bantuan. Ini harus dibenahi,” tegas Melki.
Persoalan data ini, menurut Melki, mengganggu efektivitas program pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT. Validitas data di tingkat desa menjadi titik lemah yang paling krusial.
Ketidakakuratan data ini juga berdampak pada alokasi bantuan di sektor pendidikan dan kesehatan. Distribusi beasiswa seringkali terhambat karena status ekonomi orang tua siswa yang tidak terverifikasi dengan benar.
Gubernur meminta Tim Terpadu untuk segera melakukan verifikasi dan validasi (verivali) ulang di seluruh kabupaten/kota. Ia tidak ingin anggaran daerah dan pusat terbuang sia-sia untuk pihak yang tidak berhak.
Komisi X DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap laporan ini. Pasalnya, data kemiskinan menjadi rujukan utama dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).
Anita Jacoba Gah, anggota DPR RI asal NTT, menekankan perlunya transparansi dalam pendataan di tingkat akar rumput. Ia sering menerima keluhan warga mengenai ketidakadilan distribusi bantuan.
Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembenahan data adalah langkah awal untuk meningkatkan IPM. Tanpa data yang jujur, kebijakan pembangunan hanya akan menjadi tebak-tebakan administratif.
Pemerintah Provinsi NTT kini tengah mengembangkan sistem pendataan digital yang lebih terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir manipulasi data di lapangan.
Melalui forum ini, Melki berharap ada koordinasi lintas kementerian untuk menyeragamkan basis data kemiskinan di Indonesia, khususnya untuk wilayah kepulauan.
