ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat proses tender proyek fisik.
Instruksi ini disampaikan di tengah kekhawatiran lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran 2026.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Belu, Kamis, 26 Maret 2026, Vicente menekankan bahwa efektivitas pembangunan daerah sangat bergantung pada kecepatan eksekusi di level teknis.
Menurutnya, penundaan tender hanya akan menumpuk beban kerja di akhir tahun yang berisiko pada rendahnya kualitas proyek.
Vicente meminta para pimpinan OPD tidak lagi menunda penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Kecepatan input data ini menjadi pintu masuk utama bagi dimulainya proses lelang secara transparan dan akuntabel.
“Kita sudah berada di penghujung triwulan pertama. Tidak ada alasan lagi untuk bersantai. Semua perencanaan harus segera dikonversi menjadi aksi nyata di lapangan,” ujar Vicente
Langkah percepatan ini juga dimaksudkan untuk memicu perputaran ekonomi di masyarakat.
Sektor konstruksi dan pengadaan barang jasa pemerintah dinilai menjadi stimulus penting bagi ekonomi lokal di Kabupaten Belu pada awal tahun ini.
Selain masalah administratif, Wabup juga menyoroti kesiapan dokumen teknis di setiap dinas.
Ia meminta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk lebih proaktif dalam menyusun kerangka acuan kerja agar tidak terjadi kendala saat proses lelang berlangsung.
Vicente juga mengingatkan bahwa tahun 2026 merupakan periode krusial dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah.
Oleh karena itu, setiap proyek fisik yang direncanakan harus memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Belu, kata Vicente, akan terus memantau progres mingguan dari setiap OPD.
Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi yang mungkin muncul di tengah jalan agar segera dicarikan solusinya.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan tender seringkali menjadi celah bagi kegagalan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jika hal ini terjadi, daerah akan merugi karena alokasi anggaran dari pusat bisa saja dikurangi pada tahun berikutnya.
Menutup arahannya, Vicente meminta komitmen penuh dari seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Belu.
“Kecepatan kita bekerja adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Belu yang menanti hasil pembangunan,” pungkasnya.
