Atambua, Grandisma.com – Koperasi Merah Putih di Kabupaten Belu akan dikoordinasikan dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Hal ini sesuai dengan arahan Bupati Willybrodus Lay, SH dalam Rakor Camat se-Kabupaten Belu pada Jumat (06/02/2026).
Kewenangan pemerintah daerah akan dipastikan untuk berjalan sesuai aturan yang berlaku melalui koordinasi ini.
Rapat yang telah digelar di Lantai 1 Kantor Bupati Belu membahas sejumlah prioritas pembangunan daerah.
Beberapa poin yang menjadi fokus antara lain penanganan sampah, penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
Penataan Koperasi Merah Putih menjadi salah satu poin penting yang mendapat perhatian khusus dari Bupati.
Bupati Willy Lay menegaskan bahwa kekuasaan pengaturan pembangunan berada pada pemerintah daerah.
Setiap rencana pembangunan koperasi maupun dapur MBG harus diketahui dan disetujui secara resmi oleh camat dan Bupati.
“Jangan sampai kontraktor atau pengurus koperasi mengatur pemerintahan,” tegasnya.
Peringatan ini disampaikan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang antara pihak swasta atau lembaga terkait dengan pemerintah daerah.
Koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing diminta segera dilakukan oleh para camat.
Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan dan kebijakan daerah, serta memastikan proses yang berjalan secara transparan.
Selain itu, Bupati juga menegaskan larangan terhadap pemindahan lokasi dapur MBG yang dilakukan secara sepihak oleh desa maupun camat.
Semua perubahan terkait lokasi atau desain pembangunan wajib dikoordinasikan secara bertingkat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
Melalui koordinasi yang baik, diharapkan koperasi dapat berjalan secara efektif dan manfaat yang maksimal dapat diberikan bagi anggota serta masyarakat sekitar.
Dalam Rakor tersebut, juga disampaikan bahwa pembangunan dapur MBG dan koperasi harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pengawasan akan dilakukan oleh pihak terkait untuk memastikan kualitas pembangunan dan penggunaan anggaran yang tepat.
Selain penataan koperasi, rapat juga membahas strategi pengentasan kemiskinan melalui penanaman pohon sengon oleh keluarga miskin.
Selain itu, program edukasi pengelolaan sampah yang akan dilakukan di seluruh sekolah se-Kabupaten Belu juga menjadi bagian dari pembahasan.
Menutup pembahasan terkait koperasi, Bupati mengingatkan agar seluruh pihak terkait bekerja sama secara sinergis.
Tujuan utama dari semua upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
