KUPANG, GRANDISMA.COM – Polemik pengadaan lahan untuk Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao menjadi perhatian serius pemerintah. Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak ulayat.
Pernyataan ini disampaikan Melki saat memimpin rapat Tim Terpadu di Hotel Harper, Kupang, Kamis (23/4). Ia mengingatkan bahwa aspek sosial dan budaya tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan administratif semata.
Menurut Melki, tanah di Rote Ndao memiliki keterikatan batin dan sejarah yang kuat bagi masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, pendekatan dialogis harus diutamakan dibanding pendekatan kekuasaan.
”Pendekatan yang kita lakukan harus mengedepankan dialog, musyawarah, serta penghormatan terhadap kearifan lokal,” tegas Melki di depan tim pengadaan lahan.
Ia meminta Tim Terpadu untuk mengidentifikasi dengan teliti siapa saja pemegang hak ulayat yang terdampak. Hal ini bertujuan agar ganti rugi atau pola kemitraan yang ditawarkan bersifat adil dan tidak merugikan warga.
Transparansi dalam setiap tahapan pengadaan lahan menjadi syarat mutlak yang diminta Gubernur. Ia tidak ingin ada spekulan tanah yang bermain di tengah proses pembebasan lahan untuk kepentingan nasional ini.
Melki menekankan bahwa keberhasilan K-SIGN akan sangat bergantung pada restu dari masyarakat lokal. Tanpa dukungan warga, investasi sebesar apapun akan sulit berjalan dengan mulus dan berkelanjutan.
Kehadiran industri garam di Rote Ndao diharapkan bisa menjadi solusi bagi kemandirian garam nasional. NTT ditargetkan menjadi lumbung garam yang mampu menyuplai kebutuhan industri di seluruh Indonesia.
Gubernur juga menginstruksikan bupati Rote Ndao untuk turun langsung ke lapangan menemui para tokoh adat. Komunikasi yang jujur dinilai mampu meredam keraguan masyarakat terhadap kehadiran proyek besar.
Selain masalah lahan, Melki meminta ada kepastian penyerapan tenaga kerja lokal dalam operasional K-SIGN nantinya. Warga Rote tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Forkopimda NTT dan perwakilan dari Kementerian terkait. Rapat berlangsung tertutup untuk membahas detail teknis pemetaan lahan koordinat industri.
Gubernur menutup arahannya dengan optimisme bahwa Rote Ndao akan menjadi ikon kemajuan ekonomi di wilayah selatan Indonesia.
