BELU, GRANDISMA.COM – Dugaan praktik jual-beli proyek, pengaturan pemenang tender, hingga kemungkinan kolusi antara oknum pejabat dan kontraktor dalam pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Belu mendapat sorotan masyarakat.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu dan Polres Belu didesak segera menelusuri berbagai indikasi penyimpangan yang berpotensi mencederai prinsip transparansi pengadaan serta merugikan keuangan negara.
Desakan tersebut disampaikan Imanuel Veros Naiaki kepada media pada Jumat (13/11/2026).
Ia meminta kedua institusi penegak hukum tersebut memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kabupaten Belu.
Naiaki menyoroti kemungkinan adanya praktik pengaturan proyek, intervensi dalam proses tender, serta hubungan kepentingan antara pihak-pihak tertentu di lingkungan pemerintahan dengan kontraktor pelaksana.
Dugaan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri secara objektif agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa terdapat tiga langkah utama yang diharapkan masyarakat dari Kejari dan Polres Belu.
Pertama, melakukan penelusuran dan pemeriksaan lapangan terhadap proyek-proyek pemerintah yang sedang maupun telah dilaksanakan, termasuk mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan pemimpin daerah, oknum di lingkungan dinas terkait maupun anggota DPRD dalam intervensi atau pengaturan pelaksanaan proyek.
Kedua, menelusuri dan mendorong keterbukaan informasi mengenai daftar perusahaan pemenang tender, nilai kontrak, identitas penyedia, serta dokumen progres dan hasil pemeriksaan kualitas pekerjaan.
Menurut Naiaki, informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan, proses pengadaan, dan hasil pembangunan yang dikerjakan.
Ketiga, memproses secara tegas setiap pihak yang berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian hukum terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran hukum lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami berharap Kejaksaan Negeri Belu dan Polres Belu tidak menutup mata terhadap berbagai informasi dan indikasi penyimpangan proyek. Setiap dugaan harus ditelusuri secara profesional. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru menjadi sumber keuntungan bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” harap Naiaki
Menurut Naiaki, persoalan pengadaan proyek pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari sisi terlaksananya pekerjaan secara fisik. Proses sejak perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, penetapan pemenang tender, penandatanganan kontrak, hingga pembayaran pekerjaan juga harus menjadi bagian dari penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan.
Ia menilai, apabila benar ditemukan praktik jual-beli proyek, pengaturan pemenang tender, atau kolusi antara oknum yang memiliki pengaruh dengan kontraktor tertentu, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif. Perbuatan yang memenuhi unsur pidana harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Yang perlu diperiksa bukan hanya hasil pekerjaan di lapangan, tetapi juga bagaimana sebuah proyek direncanakan, siapa yang mengendalikan proses pengadaannya, bagaimana perusahaan ditetapkan sebagai pemenang, dan apakah terdapat kepentingan tertentu di balik pelaksanaannya. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban hukum,” jelas Naiaki
Secara hukum, dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat ditelusuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 2 mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang memenuhi unsur pasal tersebut.
Selain itu, Pasal 12 huruf i UU Tipikor mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila seluruh unsur yang disyaratkan terpenuhi.
Oleh karena itu, dugaan keterlibatan oknum pejabat maupun pihak lain harus diperiksa berdasarkan peran, kewenangan, hubungan kepentingan, serta bukti yang ditemukan, bukan berdasarkan asumsi semata.
Dari aspek kelembagaan, Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan di bidang pidana, termasuk melakukan penuntutan serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan mandat kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Polri juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
Dengan kewenangan tersebut, Kejari dan Polres Belu dapat menindaklanjuti informasi maupun laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan proyek sesuai mekanisme dan pembagian kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan lapangan, penelusuran dokumen pengadaan, permintaan keterangan, serta pengumpulan alat bukti dapat dilakukan apabila relevan dengan penanganan perkara.
Di sisi lain, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menegaskan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Keterbukaan informasi juga dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk meminta informasi publik mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran badan publik, termasuk informasi pengadaan yang terbuka untuk umum, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian informasi yang sah menurut undang-undang.
Naiaki berharap penanganan dugaan penyimpangan proyek di Kabupaten Belu tidak berhenti pada pemeriksaan administratif apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Ia menginginkan adanya penelusuran yang menyeluruh, independen, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun hubungan kekuasaan.
“Jangan ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan, mengatur tender secara melawan hukum, atau terlibat dalam praktik korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami ingin pembangunan di Belu berjalan dengan jujur, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Naiaki
Pada akhirnya, persoalan pengadaan proyek pemerintah bukan semata-mata menyangkut siapa yang memenangkan tender atau berapa banyak pekerjaan yang berhasil dilaksanakan.
Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut integritas penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan keuangan negara, kualitas pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola, sementara aparat penegak hukum berkewajiban menindaklanjuti dugaan tindak pidana sesuai kewenangannya.
Setiap indikasi harus diuji melalui proses hukum yang objektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Uang negara adalah uang rakyat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik jual-beli proyek, pengaturan tender, maupun kolusi yang merusak kepentingan publik. Jika terdapat indikasi, telusuri. Jika ditemukan bukti dan unsur pidana terpenuhi, tindak sesuai hukum.