Wabup Belu Ingatkan Kepala Sekolah, Dana BOS Harus Dikelola Transparan dan Akuntabel

BERITA, DAERAH, HUKUM154 Dilihat

Wabup Belu Ingatkan Kepala Sekolah, Dana BOS Harus Dikelola Transparan dan AkuntabelBELU, GRANDISMA.COM – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., mengingatkan para kepala sekolah dan bendahara sekolah agar mengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan sesuai aturan agar dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik.

Pesan tersebut disampaikan Vicente saat membuka Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bagi Kepala Sekolah dan Bendahara se-Kabupaten Belu di Gedung Wanita Betelalenok, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Belu dan Polres Belu.

Dalam kesempatan tersebut, Vicente menekankan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana, tetapi juga harus disertai administrasi yang tertib dan pertanggungjawaban yang jelas.

Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan.

Ia meminta kepala sekolah dan bendahara tidak mengambil keputusan sendiri apabila menghadapi kendala administrasi maupun ketidakpastian terkait aturan penggunaan Dana BOS.

Konsultasi dengan instansi terkait dinilai menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

“Kelola Dana BOS dengan baik dan pastikan administrasinya tertib. Kalau ada keraguan, jangan takut untuk datang berkonsultasi. Inspektorat dan Kejaksaan terbuka untuk memberikan pendampingan,” tegas Vicente.

Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mirra Kanahau, S.H., turut mengingatkan para pengelola sekolah agar memahami regulasi dan memastikan penggunaan Dana BOS sesuai peruntukannya.

Kejaksaan Negeri Belu, kata dia, terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pemahaman mengenai ketentuan pengelolaan anggaran pendidikan.

Kejari Belu juga menekankan agar kebutuhan peserta didik tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran sekolah.

Hal tersebut mencakup kelengkapan identitas anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia guru, serta pemenuhan fasilitas pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Belu berharap kepala sekolah dan bendahara semakin memahami tanggung jawabnya dalam mengelola anggaran pendidikan.

Pengelolaan yang transparan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan diharapkan dapat memperkuat pelayanan pendidikan sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran di lingkungan sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *