Aceh Selatan, Grandisma.com – Potret Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS yang sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci akhirnya viral di media sosial dan menuai kecaman publik.
Ribuan warganet menyebarkan foto Mirwan di Masjidil Haram beserta komentar kritis dan membandingkan penderitaan warga yang terendam air dengan tindakan bupati yang memilih meninggalkan daerahnya di saat dirinya paling dibutuhkan.
Kecaman itu bahkan semakin memuncak ketika ketika Mirwan juga akhirnya diketahu tidak hanya meninggalkan daerah, tetapi juga kabur umrah tanpa memperoleh izin resmi.
Dari informasi yang dihimpun, Mirwan pernah mengajukan permintaan izin ke luar negeri pada 24 November 2025, yang kemudian ditolak oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Penolakan izin tersebut diberikan Manaf melalui surat resmi tertanggal 28 November 2025 dengan alasan Aceh sedang berada dalam status Darurat Bencana Hidrometeorologi yang mengharuskan setiap kepala daerah untuk selalu berada di lapangan membantu warga yang terdampak musibah banjir.
Mengetahu pengabaian izin oleh Mirwan, Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia menyatakan bahwa tindakan bupati itu adalah pelanggaran terhadap aturan dan penghianatan terhadap tanggung jawab kepada rakyat.
“Kepala daerah dipilih untuk berdiri di barisan terdepan saat warganya terdampak musibah, bukan untuk kabur umrah tanpa izin,” kata Manaf dilansir Antara, Sabtu (6/12/2025).
Ia bahkan meminta Mirwan untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah. Apa lagi, banjir yang terjadi menurutnya adalah “tsunami jilid kedua” yang dampaknya lebih luas dan berlangsung lebih lama.
“Jika tidak mampu, lebih baik mundur daripada menyakitkan hati rakyat. Apalagi penderitaan wargan yang terdampak musibah banjir ini luar biasa dan ereka butuh pemimpin yang ada di sisi, bukan yang hanya terlihat di foto umrah,” tambah Manaf dengan nada tegas.
Kekecewaan Manaf itu tidak berhenti di situ. Ia bahkan telah memerintahkan tim penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran kabar keberangkatan Mirwan. Jika terbukti benar, sanksi akan segera diberikan.
“Kami telah memerintahkan tim penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran kabar keberangkatan Mirwan. Apabila ternyata bupati benar-benar kabur umrah tanpa izin saat warganya terdampak musibah banjir, maka beliau akan mendapatkan teguran yang sesuai dengan aturan,” Ungkap Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Selain kekecewaan dari Gubernur Aceh, Kemendagri juga ikut menyampaikan kekesalan.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan juga menyebut tindakan Mirwan tidak mencerminkan sikap pemimpin yang bertanggung jawab. Dia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah sangat vital di tengah proses penanganan dan pemulihan.
“Dalam situasi darurat, ketika warganya terdampak musibah banjir, keberadaan pemimpin di lapangan adalah hal yang tidak bisa ditunda. Izin ke luar negeri ditolak bukan tanpa alasan,” ujar Benny.
Selain itu, tanggapan tegas juga datang dari Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, mengumumkan bahwa Mirwan dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan karena tindakannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai partai.
“Sangat disayangkan, dia memilih kabur umrah tanpa izin ketika warganya terdampak musibah banjir. Ini bukan kepemimpinan yang kita harapkan,” ujar Sugiono di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menanggapi semua kekesalan itu, Pemkab Aceh Selatan melalui Plt Sekda Diva Samudra Putra mencoba membela Mirwan.
Dia menyatakan bahwa keberangkatan dilakukan setelah situasi daerah menjadi stabil dan warganya yang terdampak musibah banjir sudah tertangani dengan baik. Namun, penjelasan itu tampaknya belum mampu menenangkan kemarahan publik.
Untuk diketahui, musibah banjir yang melanda Aceh Selatan sejak akhir November 2025 telah menyentuh 11 kecamatan. Ribuan rumah terendam air, ratusan keluarga mengungsi, dan berbagai fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit terganggu.