BOGOR, GRANDISMA.COM – Presiden Prabowo Subianto terlibat adu argumen cukup intens dengan jurnalis Najwa Shihab terkait kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam diskusi terbuka di kediamannya di Hambalang yang ditayang (19/03), Najwa mempertanyakan keamanan warga negara dalam menyampaikan kritik, menyusul rentetan kasus intimidasi yang menimpa jurnalis, mahasiswa, hingga akademisi dalam setahun terakhir.
Najwa membacakan sederet nama, mulai dari wartawan Tempo Fransiska Christi Rosana hingga akademisi Zainal Arifin Mochtar, yang dianggap memiliki kesamaan: kritis terhadap kebijakan pemerintah namun mengalami berbagai bentuk tekanan.
Najwa mengungkapkan adanya kekhawatiran kolektif bahwa ruang aman untuk bersuara di Indonesia kini semakin menyempit dan penuh ancaman.
Mendengar daftar panjang tersebut, Presiden Prabowo langsung memberikan jawaban menohok.
Ia justru balik mempertanyakan apakah ada batasan nyata dalam penggunaan platform digital seperti TikTok atau penyebaran berita di Indonesia.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih sangat longgar dalam memberikan ruang kebebasan berbicara.
”Anda merasakan apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi? Ada yang membatasi TikTok, fake news, hoaks, kebohongan yang disiarkan tiap hari? Coba Anda lihat,” balas Prabowo.
Ia menilai kritik tetap berjalan bebas, bahkan banyak yang isinya berupa serangan personal atau disinformasi tanpa adanya tindakan represif massal.
Tensi diskusi semakin memuncak ketika Prabowo menyinggung soal motif di balik aksi-aksi massa atau kritik keras yang berujung ricuh.
Ia menggunakan istilah intelijen untuk menggambarkan bahwa tidak semua kejadian yang terlihat seperti intimidasi pemerintah adalah benar-benar dilakukan oleh negara.
Ia menyebut adanya pihak-pihak yang sengaja menciptakan suasana panas.
Prabowo menjelaskan tentang konsep false flag operation, di mana sebuah aksi teror dilakukan oleh satu pihak namun didesain sedemikian rupa agar seolah-olah dilakukan oleh pihak lain.
Dalam konteks ini, ia menduga ada upaya sistematis untuk membangun opini bahwa rezimnya adalah rezim otoriter melalui peristiwa-peristiwa provokatif di lapangan.
Najwa Shihab tidak tinggal diam mendengarkan penjelasan tersebut. Ia mendesak Presiden untuk membuktikan ucapannya melalui pengungkapan aktor intelektual di balik kerusuhan atau teror aktivis.
Menurut Najwa, selama aktor di balik layar tidak pernah tertangkap, publik akan terus melihat negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atau setidaknya membiarkan hal itu terjadi.
Presiden kemudian memberikan tanggapan keras mengenai peristiwa unjuk rasa besar-besaran pada Agustus lalu.
Ia menyebut ada upaya makar yang nyata ketika fasilitas pemerintah seperti gedung DPR dan kantor gubernur hendak dibakar oleh massa yang membawa bom molotov.
Prabowo menegaskan bahwa tindakan kriminal yang dibungkus protes tidak bisa ditoleransi.
Debat ini juga menyentuh isu penangkapan ratusan mahasiswa dalam aksi demonstrasi. Najwa mencatat bahwa angka penangkapan aktivis dan mahasiswa saat ini merupakan yang terbesar sejak era reformasi.
Ia menilai hal ini sebagai bukti fisik bahwa wajah demokrasi Indonesia sedang mengalami tekanan hebat dari aparat keamanan di bawah komando pemerintah.
Prabowo menjawab tudingan itu dengan menyatakan bahwa jaminan kebebasan bersuara tetap ada, selama tidak melanggar hukum pidana.
Ia menjamin secara langsung di hadapan kamera bahwa tidak boleh ada warga yang diintimidasi karena sekadar mengkritik.
Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan adalah kewajiban negara untuk menjaga ketertiban.
Diskusi ini menunjukkan adanya jurang persepsi antara pihak kritis dan pemegang kekuasaan.
Najwa melihat pola represi terhadap individu kritis, sementara Prabowo melihat adanya ancaman destabilisasi yang ditunggangi kepentingan asing atau kelompok yang ingin melakukan regime change melalui color revolution.
Pertemuan di meja bundar ini menjadi salah satu momen langka di mana seorang kepala negara bersedia berhadapan langsung dengan kritik tajam tanpa skrip yang kaku.
Meski suasana sempat memanas, diskusi tetap berlanjut dengan komitmen dari Presiden Prabowo bahwa ia akan terus mengawasi jalannya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara.
