JAKARTA, GRANDISMA.COM – Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras, Andri Yunus, memasuki babak baru yang membingungkan.
Dua institusi keamanan negara, TNI dan Polri, mengeluarkan rilis identitas pelaku yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan.
Ketidakjelasan ini mencuat ke publik pada Rabu, 18 Maret 2026. Masyarakat yang awalnya menanti titik terang justru disuguhi data yang saling bertabrakan terkait siapa sebenarnya eksekutor di lapangan.
Polda Metro Jaya menyatakan telah mengidentifikasi dua terduga pelaku utama melalui serangkaian penyelidikan intensif.
Namun, di sisi lain, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI merilis daftar nama yang sepenuhnya berbeda.
Perbedaan ini tidak hanya terletak pada nama, tetapi juga pada latar belakang terduga pelaku.
Polri mengarah pada warga sipil, sementara TNI secara mengejutkan menyebut adanya keterlibatan oknum prajurit dari kesatuannya.
Kondisi ini memicu kegaduhan di ruang publik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana koordinasi antarlembaga dalam menangani kasus sensitif yang melibatkan tokoh aktivis nasional seperti Andri Yunus.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyatukan kedua versi data tersebut.
Publik pun mulai berspekulasi mengenai transparansi penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras ini.
Berikut adalah poin perbedaan yang mencolok:
- Polri: Inisial BHC dan MAK (berdasarkan rekaman CCTV).
- TNI: Inisial NDP, SL, BHW, dan ES (anggota aktif).
Perbedaan jumlah terduga pelaku juga menjadi sorotan tajam. Jika Polri menyebut dua orang, TNI justru menyebut empat orang yang terlibat dalam aksi pengecut tersebut.
Situasi ini dinilai sangat janggal mengingat kedua institusi seharusnya merujuk pada alat bukti yang sama di lokasi kejadian. Namun, kenyataannya justru terjadi dualisme informasi.
Publik kini mendesak adanya sinkronisasi data agar proses hukum tidak terhambat oleh ego sektoral. Kepastian hukum bagi Andri Yunus menjadi taruhan dalam sengkarut identitas pelaku ini.