JAKARTA, GRANDISMA.COM – Polemik mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Diskusi mendalam ini mengemuka dalam program siniar (podcast) Rakyat Bersuara yang disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube @rakyatbersuarainews pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Acara yang dipandu oleh jurnalis senior Aiman Witjaksono tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, termasuk Guru Besar Sosiologi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, serta pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.
Dalam gelar wicara tersebut, sorotan utama diarahkan pada fakta-fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta keabsahan dokumen pendidikan yang dipersyaratkan bagi pejabat negara.
Denny Indrayana mengungkapkan bahwa rangkaian persidangan di MK sebelumnya telah membedah secara rinci dokumen-dokumen administratif pencalonan wakil presiden.
Berdasarkan fakta persidangan, muncul perdebatan serius mengenai ketiadaan bukti kelulusan tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau yang setara secara definitif dalam lembar verifikasi awal.
Denny menjelaskan bahwa proses permohonan hukum yang diajukan oleh pemohon di MK memperlihatkan adanya celah atau ketidaklengkapan dokumen formal setingkat SLTA.
Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden minimal berijazah tamat SMA atau sederajat.
Persoalan ini kemudian berimplikasi pada perdebatan panjang mengenai legitimasi administratif yang semestinya dipenuhi oleh setiap kontestan pemilu tanpa terkecuali.
Selain aspek yuridis, perbincangan di meja dialog turut mengupas rekam jejak historis pendidikan luar negeri yang ditempuh oleh Gibran.
Sejumlah catatan menyebutkan bahwa perjalanan akademik luar negeri dimulai dari tingkat pendidikan sekunder di Singapura hingga program diploma swasta.
Para narasumber menilai bahwa transparansi dokumen pendidikan menjadi krusial guna meredam spekulasi liar yang terus berkembang di tengah masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
Kehadiran Prof. Sulfikar Amir dalam diskusi tersebut memberikan pencerahan penting mengenai struktur sistem pendidikan di Singapura.
Sebagai akademisi yang pernah menjabat sebagai koordinator penerimaan mahasiswa baru di NTU selama tiga tahun, ia memaparkan jalur-jalur resmi pendidikan di negara tersebut.
Menanggapi polemik yang berlarut-larut, para pengamat hukum dan civil society, termasuk elemen yang terafiliasi dalam gerakan pengawasan pemilu, mendesak dibentuknya tim pencari fakta independen (independent fact-finding team).
Pembentukan tim ini dinilai mendesak bukan untuk tujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan demi menegakkan integritas moral penyelenggaraan negara serta menjaga marwah konstitusi di Indonesia.
Diskusi yang dipandu Aiman Witjaksono ini juga menyoroti bagaimana standar ganda kerap terjadi dalam memandang kualifikasi akademik luar negeri.
Di Singapura, lulusan lembaga pendidikan swasta non-reguler sering kali menghadapi batasan ketat di sektor publik akibat sistem meritokrasi yang sangat ketat.
Sebaliknya, dinamika politik di Indonesia memperlihatkan fleksibilitas penafsiran hukum yang kerap memicu kontroversi di ruang publik.
Menutup rangkaian diskusi hangat tersebut, publik diingatkan pentingnya mendudukkan persoalan hukum dan administrasi negara secara proporsional.
Polemik ijazah ini tidak sekadar memperdebatkan keabsahan selembar kertas, melainkan menyangkut akuntabilitas moral pejabat publik tertinggi yang memegang amanat rakyat Indonesia.