KUPANG, GRANDISMA.COM – Sebuah anomali data literasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terungkap dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Komisi X DPR RI di Kupang, Rabu (22/4). Meski mencatat minat baca tertinggi, kualitas literasi siswa justru berada di zona merah.
Berdasarkan data Perpustakaan Nasional tahun 2025, NTT meraih skor Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sebesar 62,05. Angka ini menempatkan NTT di posisi teratas secara nasional dalam hal antusiasme membaca.
Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hardian Irfani, memaparkan fakta yang berbanding terbalik. Lebih dari 25 persen siswa SMA di NTT ternyata masuk kategori literasi rendah.
”Hanya sekitar 24,7 persen sekolah di NTT yang tergolong baik dalam pengelolaan literasi,” ujar Lalu Hardian dalam rapat di Ruang Rapat Gubernur NTT.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tingginya minat baca belum berkorelasi dengan kemampuan pemahaman teks secara mendalam. Banyak siswa gemar membaca, namun gagal menyerap substansi informasi dengan benar.
Lalu Hardian juga menyoroti angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di NTT yang baru mencapai 8,22 tahun. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 9,07 tahun.
Hal ini berarti secara rata-rata, anak-anak di NTT kehilangan hampir satu tahun masa belajar dibanding daerah lain. Kondisi ini dianggap sebagai sinyal waspada bagi pembangunan SDM di wilayah tersebut.
Gubernur NTT Melki Laka Lena merespons data tersebut dengan menekankan pentingnya revitalisasi perpustakaan. Ia menilai ketiadaan bahan bacaan yang berkualitas menjadi penyebab rendahnya daya kritis siswa.
Kurangnya fasilitas pendukung di daerah terpencil seperti Sumba dan Sabu Raijua turut memperlebar jurang literasi. Wilayah kepulauan membutuhkan perlakuan khusus dalam distribusi buku dan tenaga pendidik.
Komisi X DPR RI menyatakan akan mengevaluasi kurikulum literasi sekolah melalui skema Merdeka Belajar. Tujuannya adalah memperkuat literasi dasar di jenjang pendidikan menengah.
Selain literasi, pertemuan tersebut membahas kesiapan NTT dalam mengimplementasikan putusan MK terkait sekolah bebas biaya. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak angka RLS dalam beberapa tahun ke depan.
Sinergi antara data pusat dan fakta lapangan diharapkan menjadi kunci penyelesaian paradoks literasi di NTT ini.
