KUPANG, GRANDISMA.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat lokal adalah pihak yang paling rentan terdampak oleh kebijakan pembatasan wisatawan di TN Komodo.
​Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan kuota 1.000 orang per hari yang mulai disosialisasikan di Kupang, Rabu (15/4/2026). WALHI melihat adanya ketimpangan perlindungan terhadap rakyat kecil di kawasan tersebut.
​Kelompok masyarakat seperti nelayan, pemandu wisata lokal, dan pengrajin souvenir terancam kehilangan sumber pendapatan tetap mereka. Hal ini terjadi karena berkurangnya volume kunjungan secara drastis tanpa adanya kompensasi yang jelas.
​Hingga saat ini, pemerintah dinilai belum memberikan jaminan perlindungan atau skema transisi ekonomi bagi warga lokal. Penurunan jumlah wisatawan dipastikan akan memukul ekonomi kerakyatan di Labuan Bajo dan sekitarnya.
​Yuvensius Stefanus Nonga menjelaskan bahwa masyarakat lokal selama ini telah hidup berdampingan secara harmonis dengan kawasan konservasi. Namun, mereka justru sering diposisikan sebagai objek, bukan subjek dalam pengelolaan wisata.
​”Masyarakat lokal bukan perusak alam, mereka adalah penjaga garda terdepan. Namun kebijakan pembatasan ini seolah menghukum mereka atas kesalahan kebijakan industri,” kata Yuvensius.
​WALHI NTT melihat adanya ancaman hilangnya kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya sendiri. Akses yang dibatasi sering kali berakhir dengan pengambilalihan lahan oleh investor besar dengan dalih pengembangan wisata berkelanjutan.
​Situasi ini memicu potensi konflik sosial-ekologis yang lebih luas di wilayah Manggarai Barat. Kesenjangan antara kesejahteraan investor besar dan kemiskinan warga lokal diprediksi akan semakin lebar akibat kebijakan ini.
​Lebih lanjut, WALHI mendesak agar pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan TN Komodo. Partisipasi publik harus melibatkan suara asli dari warga desa di dalam kawasan taman nasional.
​Penekanan pada keadilan sosial menjadi poin krusial yang diusung WALHI dalam setiap keberatan yang diajukan terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di wilayah NTT.
​Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada statistik konservasi, tetapi juga pada statistik perut rakyat yang menggantungkan hidup pada arus pariwisata yang sehat dan inklusif.
​Jika kebijakan ini diteruskan tanpa mitigasi dampak sosial, maka narasi kelestarian alam yang dibangun pemerintah dianggap hanya sebagai topeng untuk meminggirkan warga asli dari tanah kelahirannya.