Belu, Grandisma.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk membahas pembangunan dan manfaat Bendungan Maliana II.
Pertemuan tersebut diikuti dengan site visit lokasi bendungan di Dilumil, Desa Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen, Kamis (12/02/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, bersama Bupati Belu Willybrodus Lay, SH dan sejumlah pejabat terkait telah menghadiri kegiatan tersebut.
Perwakilan dari kedua negara bertemu untuk membahas poin-poin penting terkait proyek yang berada di wilayah perbatasan RI–RDTL.
Pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada aspek teknis pembangunan bendungan.
Selain itu, penyelarasan data lahan pertanian yang akan menerima manfaat dari air bendungan juga menjadi bagian utama dari diskusi.
“Tadi kita bersama Bupati Belu dan pejabat lainnya sudah bertemu dengan pihak-pihak Timor Leste terkait pembangunan Bendungan Maliana II,” ujar Mohammad K. Koba.
Beberapa kesepakatan telah dicapai setelah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.
Salah satu kesepakatan utama adalah prinsip keadilan dalam pembagian air antara Indonesia dan Timor Leste.
Hal ini diatur untuk memastikan kedua negara mendapatkan manfaat yang merata dari proyek tersebut.
Pemerintah Kabupaten Belu telah ditunjuk untuk menyampaikan data terbaru terkait luas lahan sawah yang membutuhkan suplai air.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan menguntungkan semua pihak.
Perjanjian terkait pembangunan bendungan ke depannya akan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili.
Proses pembahasan lanjutan direncanakan untuk diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
Bupati Willy Lay menyampaikan bahwa sekitar 1.000 hektare lahan pertanian di sekitar Dilumil diharapkan dapat terairi setelah pembangunan selesai.
Manfaat tersebut akan dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Raihat.
Ia juga mengungkapkan apresiasi kepada Kemenko Polkam atas fasilitasi pertemuan yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah, dan pihak Timor Leste.
Aspirasi masyarakat menjadi dasar utama dalam seluruh proses pembahasan ini.
Pertemuan dan site visit dihadiri oleh rombongan pemerintah pusat, daerah, serta perwakilan Timor Leste yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pertanian Republik Demokratik Timor-Leste, Martinho Laurentino Soares.Anggota DPRD NTT Benny Chandradinata juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
