KUPANG, GRANDISMA.COM – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi berkembang ke arah pengungkapan keterlibatan pihak lain, termasuk korporasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ditres PPA dan PPO Polda NTT menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan maupun menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.
Pengembangan penyidikan itu dilakukan setelah penyidik menyerahkan tersangka berinisial HM alias Horas Marpaung beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tahap II tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi NTT.
Kepolisian menegaskan bahwa proses penanganan perkara tidak berhenti pada penyerahan tersangka dan barang bukti.
Penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri rangkaian peristiwa, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan praktik perdagangan orang tersebut.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik adalah kemungkinan keterlibatan korporasi.
Pendalaman ini diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat badan usaha atau pihak yang bertindak atas nama korporasi yang diduga memiliki peran dalam rangkaian tindak pidana.
Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya aliran dana atau keuntungan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk mengungkap apakah terdapat hasil tindak pidana yang disamarkan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak tertentu sehingga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, pengembangan penyidikan dapat membuka jalan bagi penetapan pihak lain sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum.
Namun, kemungkinan keterlibatan korporasi maupun TPPU masih berada dalam tahap pendalaman dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Dalam perkembangan perkara, seorang tersangka berinisial HM alias Horas Marpaung telah diserahkan kepada kejaksaan oleh Kanit 3 Subdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda NTT, AKP Djafar A. Alkatiri, S.H., bersama tim penyidik. Penyerahan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang sejak pukul 11.00 hingga 14.15 WITA.
Sementara itu, dua tersangka lainnya, Alfonsius Manek Leki Bain dan Agustinus Leki, belum menjalani penyerahan tahap II karena tidak menghadiri panggilan penyidik.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara yang masih harus ditindaklanjuti oleh penyidik.
HM alias Horas Marpaung dipersangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Melalui pengembangan tersebut, Ditres PPA dan PPO Polda NTT berupaya mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk kemungkinan jaringan, pihak yang memfasilitasi, serta aliran keuntungan yang berkaitan dengan dugaan TPPO.
Pengungkapan hingga ke pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dinilai penting agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga pihak lain yang terbukti memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum.