KUPANG, GRANDISMA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari tingkat kesiapsiagaan infrastruktur dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di Hotel Harper Kupang, Kamis (18/6), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan ketahanan bencana merupakan fondasi mutlak yang tidak bisa ditawar.
​Sebagai provinsi kepulauan, NTT diberkahi keindahan alam yang eksotis serta kekayaan budaya yang luar biasa. Namun, di balik potensi tersebut, wilayah ini menyimpan kerentanan ekologis yang sangat tinggi.
Pola cuaca ekstrem, ancaman kekeringan panjang, banjir, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi dan tsunami senantiasa mengintai ruang hidup masyarakat di berbagai pelosok daerah hampir sepanjang tahun.
​Bagi masyarakat bumi Flobamora, fenomena bencana bukanlah isu teoritis yang jauh dari realitas.
Dampak dari perubahan iklim langsung menyentuh urusan domestik warga, seperti krisis pasokan air bersih, kegagalan panen yang mengancam ketahanan pangan, hingga terganggunya mobilitas ekonomi akibat rusaknya jembatan dan jalan trans-pulau.
Oleh sebab itu, paradigma pembangunan harus digeser ke arah mitigasi yang berbasis penguatan wilayah terkecil.
​Gubernur Melki mengingatkan bahwa membangun ketangguhan tidak boleh menjadi beban tunggal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semata.
Manajemen risiko bencana harus diintegrasikan ke dalam seluruh program kerja organisasi perangkat daerah, mulai dari perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, hingga standar pelayanan dasar.
Kesiapsiagaan harus ditransformasikan menjadi budaya komunal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
​”Membangun ketangguhan bencana sesungguhnya adalah membangun ketahanan pangan, ketahanan air, dan stabilitas ekonomi keluarga masyarakat NTT. Sektor ini harus dikelola melalui kolaborasi multi-pihak secara berkelanjutan,” ujar Melki di hadapan pejabat Kemendagri dan BNPB yang hadir.
Pesan ini sekaligus menjadi alarm bagi jajaran birokrasi agar tidak lagi terjebak pada penanganan pasca-bencana yang bersifat reaktif.
​Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Endy Suharmanto serta Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo.
Kehadiran otoritas pusat ini diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi kebijakan anggaran mitigasi bencana antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga penguatan kapasitas logistik dan sistem peringatan dini di tingkat kecamatan dapat terealisasi lebih masif.
