JAKARTA, GRANDISMA.COM – Desakan publik agar pemerintah mengambil tindakan konkret terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali menggema keras di ibu kota.
Tenaga Ahli Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Human Trafficking, Gabriel Goa, secara terbuka menyatakan dukungan totalnya terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk membela para korban perdagangan manusia.
Salah satu fokus utama yang kini mendesak perhatian internasional adalah kepastian hukum bagi Mama Mariance Kabu, pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban penyiksaan keji di Malaysia.
Gabriel Goa menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo yang berdiri pasang badan untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau di Malaysia adalah bentuk nyata dari perlindungan warga negara.
Kasus Mariance Kabu yang terkatung-katung sekian lama di Negeri Jiran dinilai bukan lagi sekadar urusan hukum pidana biasa, melainkan pertaruhan besar bagi harga diri bangsa.
Menurutnya, percepatan persidangan di Malaysia mutlak diperlukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata internasional.
Di tingkat domestik, Gabriel Goa juga melayangkan tuntutan tegas yang dialamatkan langsung kepada pucuk pimpinan kepolisian.
Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengambil langkah taktis, cepat, dan tanpa kompromi guna memburu para pelaku yang berada di balik jaringan ini.
Instruksi pembersihan ini tidak boleh hanya menyasar para calo kelas teri di lapangan, melainkan harus menyentuh hingga ke tingkat aktor intelektual yang mengendalikan bisnis haram lintas negara tersebut.
“Fakta di lapangan membuktikan sebuah ironi yang sangat menyakitkan: para pelaku dan aktor intelektual utama TPPO dalam kasus Mariance Kabu hingga hari ini belum juga tersentuh hukum. Mereka bahkan masih bebas berkeliaran menghirup udara luar,” Tulis Gabriel Goa dalam rilis pers yang diterima media ini, Sabtu, 6 Juni 2026.
Lambatnya penegakan hukum domestik ini dinilai melukai rasa keadilan publik dan membiarkan para korban terus hidup di bawah bayang-bayang trauma tanpa kepastian proteksi.
Selain perkara Mariance Kabu di Kupang yang berskala antarnegara, Gabriel juga menyoroti darurat penegakan hukum pada TPPO antar-daerah yang polanya tidak kalah masif.
Kasus yang menimpa Yuliana Dopo asal Kabupaten Ngada, NTT, menjadi bukti sahih bahwa sindikat domestik masih sangat leluasa mengeksploitasi warga lokal dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.
Penanganan kedua kasus monumental ini diposisikan sebagai indikator utama untuk menguji keseriusan Polri dalam memberantas mafia perdagangan manusia secara holistik.
Pola rekrutmen yang memanfaatkan kemiskinan struktural dan minimnya literasi di pelosok NTT ditengarai menjadi bahan bakar utama yang terus menghidupkan ekosistem TPPO.
Gabriel menilai, jika para dalang intelektual di balik kasus Mariance dan Yuliana Dopo tetap dibiarkan bebas, maka rantai pasok perdagangan manusia dari wilayah kepulauan ini tidak akan pernah bisa diputus.
Ia mendesak adanya operasi senyap berlapis yang melibatkan penguatan unit siber dan intelijen polres setempat guna melacak aliran dana para sindikat.
Sikap ofensif yang ditunjukkan oleh jajaran Kementerian HAM ini diharapkan mampu memicu efek kejut (shock therapy) bagi para pelaku industri perdagangan orang yang selama ini merasa kebal hukum.
Dukungan politik penuh dari Istana Negara di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus diterjemahkan secara presisi oleh aparat penegak hukum di level akar rumput tanpa ada pembelokan perkara.
Sinergi antara diplomasi luar negeri dan ketegasan hukum dalam negeri menjadi kunci utama untuk meredam krisis kemanusiaan ini.
Penuntasan kasus hukum Mariance Kabu dan Yuliana Dopo kini menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir melindungi kaum rentan. “Jangan biarkan air mata para mama di NTT terus diperas oleh para mafia. “Stop Human Trafficking Now!” Tulis Gabriel