ATAMBUA, GRANDISMA.COM – Pemerintah Kabupaten Belu secara resmi mengintegrasikan hasil pertanian lokal dengan agenda strategis nasional.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menyuplai bahan pangan berkualitas guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau lahan hortikultura di Desa Dualasi Raiulun pada Selasa (14/4).
Menurut Bupati, komoditas wortel dari Lasiolat memiliki standar nutrisi yang sangat baik, sehingga sangat layak masuk dalam rantai pasok dapur umum program nasional tersebut.
Langkah ini dipandang sebagai upaya “sekali dayung dua pulau terlampau”, di mana kesehatan siswa terjaga melalui makanan bergizi, sementara ekonomi petani lokal tumbuh karena produknya terserap secara konsisten.
Bupati menegaskan bahwa kemandirian pangan harus dimulai dari tingkat lokal.
”Wortel ini nantinya bisa dipasarkan ke Dapur MBG terdekat. Kita ingin memastikan bahwa apa yang dimakan oleh anak-anak kita adalah hasil keringat petani kita sendiri, yang jauh lebih segar dan terjamin kualitasnya,” jelas Willy Lay dengan optimis.
Pemerintah daerah berencana memetakan zonasi komoditas pertanian untuk menyokong program ini.
Desa Dualasi Raiulun diproyeksikan menjadi sentra sayuran, sehingga distribusi ke titik-titik penyaluran makanan bergizi dapat berjalan efektif dan efisien dari segi logistik.
Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang, yang turut mendampingi, memberikan apresiasi atas sinkronisasi kebijakan ini.
Menurutnya, keberpihakan pada produk lokal akan memutus rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani di wilayah perbatasan.
Dalam pelaksanaannya, BUMDes Siata Mauhalek akan berperan sebagai agregator hasil panen petani.
Hal ini dilakukan agar kualitas produk tetap seragam (standardized) sesuai dengan spesifikasi kesehatan yang ditetapkan dalam pedoman program Makan Bergizi Gratis.
Para petani menyambut baik rencana ini karena selama ini mereka kerap terkendala masalah kepastian pasar.
Dengan adanya jaminan serapan untuk program pemerintah, petani merasa lebih aman dalam melakukan ekspansi luas tanam di musim-musim mendatang.
Selain wortel, Pemkab Belu juga sedang mengkaji komoditas lain seperti telur dan daging ayam lokal untuk masuk dalam menu MBG.
Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi sirkular di mana anggaran negara kembali berputar di tangan rakyat kecil di daerah.
Upaya ini diharapkan menjadi pilot project bagi kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur.
Integrasi pertanian desa dengan kebijakan gizi nasional dianggap sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting secara sistematis.