JAKARTA, GRANDISMA.COM – Harapan besar masyarakat Papua untuk melihat pemulihan ekosistem pesisir yang masif melalui Badan Pengelola Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) bentukan Kementerian Lingkungan Hidup kini berujung pada kekecewaan mendalam.
Proyek restorasi yang digadang-gadang menjadi benteng pertahanan iklim di wilayah Timur Indonesia dituding mandek dan hanya berjalan di atas meja-meja perundingan tanpa aksi nyata.
Mandat besar perlindungan lingkungan hidup yang seharusnya menyentuh akar rumput di Bumi Cendrawasih disinyalir telah tersandera oleh kepentingan birokrasi pusat yang tidak transparan.
Berdasarkan investigasi dan laporan lapangan yang dihimpun oleh jaringan Suara Timur Indonesia, aktivitas penanaman mangrove skala besar maupun pemantauan wilayah gambut berbasis geographic information system (GIS) hampir tidak terdeteksi sama sekali.
Salah seorang tokoh masyarakat adat di Sorong yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan mengungkapkan bahwa realita di lapangan sangat kontras dengan publikasi pemerintah.
Alih-alih melihat bibit mangrove tertanam, masyarakat lokal hanya menyaksikan serangkaian rapat koordinasi seremonial yang tidak membawa dampak nyata bagi ekologi dan ekonomi mereka.
Kondisi stagnan ini diduga kuat bersumber dari adanya pengalihan alokasi anggaran daerah ke tingkat pusat, khususnya yang mengalir pada bidang Tata Usaha TSDLAB.
Manuver pemotongan dan reorganisasi anggaran ini dinilai sangat mencederai semangat otonomi ekologis serta mandat utama BPEGM untuk mempercepat restorasi kawasan krusial.
Kebijakan sentralistik tersebut tidak hanya memperlambat penyerapan dana, namun juga membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang secara sistematis.
Ketimpangan administrasi ini menjadi ironi besar mengingat Tanah Papua memegang peranan mahapenting dalam peta mitigasi krisis iklim global karena menyimpan potensi karbon biru terbesar di nusantara.
Data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Papua memiliki hamparan hutan mangrove mencapai 500 ribu hektare.
Jika ekosistem raksasa ini dikelola dengan tata kelola yang bersih dan profesional, jutaan ton karbon dioksida dapat diserap setiap tahunnya guna mempercepat pencapaian target Net Zero Emission 2060.
Merespons keganjilan yang merugikan rakyat tersebut, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia bersama Suara Timur Indonesia secara resmi menyatakan sikap bersama untuk mendesak tindakan tegas dari kepala negara.
Melalui rilisan pers yang diterima media ini, Minggu, 17 Mei 2025, diketahui mereka mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto agar segera menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Sinergi ini ditujukan untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap Direktorat Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Gambut serta internal BPEGM KLH di Papua.
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan bahwa momentum pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo harus dijadikan ajang pembersihan total dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berskala masif.
Gabriel menyatakan bahwa dugaan korupsi berjamaah ini sangat menyakitkan karena menjual nama pembangunan Papua demi memperkaya segelintir oknum elit di lingkaran kementerian.
Langkah hukum represif dari KPK dinilai menjadi satu-satunya cara mengembalikan kepercayaan publik dan menyelamatkan sisa uang negara yang dialokasikan untuk kelestarian alam.
Lebih jauh, aliansi ini menyoroti adanya diskriminasi sistematis terhadap sumber daya manusia lokal Papua dalam struktur pengelolaan proyek lingkungan hidup tersebut.
Anak-anak asli Papua, baik yang berkarir di lingkungan akademisi, pemerintahan, maupun kelembagaan adat, sengaja dipinggirkan dari proses krusial pengambilan keputusan, perencanaan, hingga tahap evaluasi akhir.
Pengabaian ini memicu kecurigaan bahwa penyingkiran aktor lokal sengaja dilakukan agar kongkalikong anggaran dengan mitra kontraktor tertentu dapat berjalan mulus tanpa pengawasan.
Masyarakat adat Papua merasa bahwa tanah dan kekayaan ekologis mereka kembali dieksploitasi hanya untuk menjadi komoditas pemerasan anggaran negara oleh oknum pusat.
Dalih klasik yang menyebutkan bahwa SDM Papua belum siap atau tidak memiliki kompetensi dinilai sebagai kebohongan publik yang sengaja dipelihara.
Narasi diskriminatif tersebut dijadikan pembenaran sepihak untuk menutup pintu keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proyek strategis nasional ini.
Selain Gabriel, Sekretaris Suara Timur Indonesia, Freni Lutrun, menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Lingkungan Hidup melalui pengangkatan ASN dan pejabat yang berasal dari Papua serta kawasan Indonesia Timur.
Keterwakilan representatif ini bukan sekadar pemenuhan hak politik, melainkan prasyarat mutlak bagi keberhasilan kaderisasi dan pengembangan masa depan kepemimpinan di Papua.
Pengawasan internal kementerian dinilai tidak akan pernah objektif jika seluruh instrumen kekuasaan dipusatkan di Jakarta tanpa memedulikan sensitivitas daerah.
Sebagai langkah penutup dari tuntutannya, aliansi sipil ini mendesak Menteri LH Jumhur Hidayat membuka ruang kolaborasi yang luas bagi aktivis independen dan penggiat anti-korupsi yang berintegritas.
Keterlibatan masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal sangat mendesak demi memotong mata rantai sindikat perampok uang proyek lingkungan hidup di Indonesia Timur.
Dengan transparansi radikal dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, keadilan ekologis dan kesejahteraan hakiki bagi rakyat Papua diharapkan dapat segera terwujud.