MALAKA, GRANDISMA.COM – Ruas jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di wilayah Kecamatan Malaka Timur, dilaporkan mengalami kerusakan total.
Kondisi ini melumpuhkan kenyamanan mobilitas warga dan mengancam urat nadi perekonomian di perbatasan kedua kabupaten tersebut.
Kerusakan parah ini memicu keluhan dari masyarakat setempat. Warga di wilayah Malaka Timur sangat berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka maupun Pemerintah Provinsi NTT segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur yang menjadi jalur vital aktivitas harian mereka.
Berdasarkan pantauan dan laporan warga di lapangan, titik kerusakan paling parah membentang dari Desa Kusa hingga Desa Welaus.
Di sepanjang jalur tersebut, akses jalan tidak hanya berlubang dan bergelombang, tetapi juga dinilai sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Riven Seran, salah seorang warga Desa Kusa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya respons pemerintah.
Menurut Riven, selain kondisi jalan yang hancur, wilayah Malaka Timur juga masih sangat kekurangan fasilitas jembatan penyeberangan yang memadai untuk menghubungkan antar-desa.
“Kami sangat berharap Pemerintah Daerah Malaka dan juga Pemerintah Provinsi mau turun langsung ke lapangan. Lihat sendiri bagaimana susahnya akses jalan kami di Malaka Timur ini,” ujar Riven saat ditemui di Desa Kusa, Jumat, 22 Mei 2026.
Riven juga mengkritik kebijakan pembangunan Pemkab Malaka yang dinilai masih belum merata.
Ia merasa pembangunan infrastruktur jalan selama ini masih terlalu berpusat di area perkotaan, sementara wilayah-wilayah kecamatan pinggiran seperti Malaka Timur seolah terlupakan.
“Harapan kami, pemerintah daerah jangan hanya fokus bekerja di dalam kota Malaka saja. Tolong datang ke Malaka Timur, lihat langsung kerusakan mulai dari Desa Kusa sampai ke Welaus yang sudah sangat menyulitkan kami,” tambah Riven dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka maupun Provinsi NTT terkait rencana perbaikan jalur tersebut.
Warga mengancam akan terus menyuarakan tuntutan ini hingga ada tindakan nyata dari pemangku kebijakan.