Kuta, Grandisma.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT) Johni Asadoma telah menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bali pada Kamis (12/2/2026) siang.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI.
Di dalamnya juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H.
Fathan Suchi, Dirjen PKN VI BPK RI Laode Nusriadi, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud.
Para Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua juga mengikuti acara ini.
Turut hadir pula para Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah dari masing-masing daerah yang terlibat.
Pada kesempatan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BPK dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025.
Langkah kolaboratif ini dinilai penting untuk memastikan kelancaran pemeriksaan.
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,” ujar Wamendagri Ribka.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan harus menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar.
Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan bahwa tahapan Entry Meeting ini wajib dilaksanakan sebelum pemeriksaan dimulai.
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) telah menetapkan tahapan awal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
Dalam acara tersebut, tujuan, lingkup, serta kriteria pemeriksaan disampaikan kepada seluruh entitas yang akan diperiksa.
“Melalui Entry Meeting ini juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara transparan dan kooperatif,” terangnya.
Seusai acara, Wagub Johni Asadoma menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan ini dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Mewakili Gubernur NTT dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk, arahan serta pembinaan,” jelas Wagub Johni.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan bukan sekadar evaluasi, melainkan momentum pembenahan.
Wagub Johni juga menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk terus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan.
Peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi fokus utama dalam upaya tersebut.