JAKARTA, GRANDISMA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI resmi menggelar Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi.
Agenda krusial yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (11/6) ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bersama para wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Langkah intervensi edukatif ini diambil komisi antirasuah guna memperketat celah penyelewengan anggaran di tingkat birokrasi wilayah.
​Program PAKU Integritas tahun ini didesain secara komprehensif dengan menyasar para pengambil kebijakan di level eksekutif daerah beserta pasangan mereka.
Lembaga antirasuah tersebut memandang bahwa kerawanan korupsi di sektor pemerintahan daerah masih menjadi tantangan pelik yang menghambat laju pembangunan.
Melalui pelatihan intensif ini, KPK berupaya menanamkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya akuntabilitas publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik transaksional.
​Pelatihan strategis ini dilaksanakan secara paralel di dua lokasi utama yang representatif, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI serta Gedung Merah Putih KPK RI.
Pembagian lokasi ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara pembekalan teori kepemimpinan yang beretika dengan pemahaman praktis mengenai penegakan hukum tipikor.
Kehadiran para pemimpin daerah secara serempak ini diharapkan menjadi momentum persatuan visi dalam menciptakan iklim birokrasi yang bersih dari hulu ke hilir.
​Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menegaskan bahwa keterlibatan aktif Pemprov NTT dalam program ini merupakan manifestasi dari komitmen daerah untuk mendukung penuh agenda pembersihan birokrasi secara nasional.
Menurunnya, NTT memerlukan jaminan tata kelola yang bersih agar seluruh program strategis pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak terhambat oleh kebocoran anggaran.
Pemerintan provinsi NTT berkomitmen menjadikan hasil pelatihan ini sebagai cetak biru reformasi birokrasi di bumi Flobamora.
​Sepanjang jalannya forum, para wakil kepala daerah dibekali dengan metode mutakhir untuk mengidentifikasi area rawan korupsi, mulai dari sektor pengadaan barang dan jasa hingga manajemen ASN.
KPK menekankan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk tidak korupsi, melainkan juga harus mampu membangun sistem pencegahan yang tangguh di instansinya masing-masing.
Tekanan publik yang tinggi terhadap transparansi anggaran daerah menjadikan pelatihan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi.
​Dengan berakhirnya program PAKU Integritas 2026, KPK menaruh ekspektasi besar agar para alumni pelatihan ini dapat langsung memimpin gerakan perubahan di daerah.
Komitmen tertulis dan rencana aksi nyata yang disusun selama pelatihan akan dipantau secara berkala oleh kedeputian pencegahan KPK.
Implementasi dari program ini diharapkan mampu menekan indeks persepsi korupsi di tingkat daerah dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap netralitas serta integritas aparatur negara.