Kupang, Grandisma.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerapkan skema Bangun Guna Serah (BGS) sebagai salah satu strategi utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata mewujudkan visi pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi Provinsi NTT.
Konsep BGS yang diterapkan di NTT bertujuan untuk memaksimalkan nilai aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Melalui kolaborasi dengan pihak swasta, daerah dapat mengembangkan aset tanpa harus mengeluarkan biaya besar dari anggaran daerah, sekaligus mendapatkan kontribusi keuangan yang berkelanjutan untuk pembangunan lainnya.
Salah satu contoh penerapan skema ini adalah kerja sama pengelolaan lahan eks-DAMRI seluas 2.720 meter persegi di Jalan Sudirman, Kupang.
Pemerintah Provinsi NTT telah menandatangani perjanjian dengan PT Beta Nusa Sukago yang terpilih melalui proses seleksi terbuka yang transparan dan akuntabel.
Proses implementasi skema BGS di NTT juga didukung oleh kajian hukum yang komprehensif, termasuk Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi NTT.
Hal ini memastikan bahwa seluruh proses kerja sama berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan jaminan hukum yang kuat bagi kedua pihak.
Jangka waktu kerja sama BGS untuk aset eks-DAMRI Kupang ditetapkan selama 30 tahun.
Selama periode tersebut, Pemerintah Provinsi NTT akan menerima kontribusi total mencapai sekitar Rp10 miliar, dengan pembayaran tahunan awal sebesar Rp302 juta yang akan mengalami kenaikan sebesar 4 persen setiap lima tahun.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menjelaskan bahwa penerapan skema BGS merupakan bagian dari gerakan besar “Ayo Bangun NTT” yang bertujuan untuk menggerakkan berbagai potensi daerah.
Menurutnya, optimalisasi aset daerah melalui skema ini diharapkan dapat memberikan dampak berganda bagi kemajuan NTT.
“Kita tidak hanya ingin mengelola aset daerah dengan baik, tetapi juga ingin setiap aset dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Melalui skema BGS, kita dapat membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sambil juga meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan lainnya,” ungkap Gubernur Laka Lena.
Dalam pengembangan aset melalui skema BGS, Pemerintah Provinsi NTT juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mendukung program unggulan daerah.
Di lokasi eks-DAMRI Kupang, akan didirikan fasilitas yang menjadi wadah bagi NTT Mart dan Dapur NTT untuk mempromosikan produk lokal dan ekonomi kreatif daerah.
PT Beta Nusa Sukago sebagai mitra kerja sama menyatakan bahwa mereka siap mendukung visi pembangunan NTT.
Perusahaan berkomitmen untuk mengelola aset dengan profesional dan turut berkontribusi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal serta memberikan kesempatan bagi kaum muda di NTT untuk berkembang.
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT yang menjadi unsur pelaksana dalam pengelolaan aset daerah menjelaskan bahwa penerapan skema BGS adalah bagian dari upaya reformasi pengelolaan aset daerah.
Tujuan utama adalah untuk meningkatkan nilai aset dan memastikan bahwa aset daerah memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kami telah melakukan evaluasi terhadap berbagai skema pengelolaan aset daerah, dan BGS dianggap sebagai salah satu opsi yang paling menguntungkan bagi daerah. Selain memberikan kontribusi keuangan, skema ini juga memastikan bahwa aset tetap terjaga dan akan kembali sepenuhnya kepada daerah setelah masa kerja sama berakhir,” jelas Kepala BPAD NTT.
Salah satu poin penting dalam perjanjian BGS adalah ketentuan bahwa setelah berakhirnya masa kerja sama, seluruh bangunan dan fasilitas yang dibangun akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Hal ini menjadi jaminan bahwa aset daerah akan tetap menjadi milik daerah dan dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di masa depan.
Penerapan skema BGS di NTT juga diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan aset daerah lainnya di provinsi ini.
Banyak aset daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, dan dengan skema yang tepat, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial daerah.
Masyarakat NTT juga memberikan dukungan terhadap penerapan skema BGS ini.
Banyak yang berharap bahwa dengan optimalisasi aset daerah, akan ada peningkatan kualitas layanan publik, lapangan kerja, serta kesempatan usaha yang lebih baik bagi warga lokal.
Dengan menerapkan skema BGS secara terencana dan profesional, Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan komitmennya untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik demi kemakmuran bersama.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan NTT menuju masa depan yang lebih baik.
