Atambua, Grandisma.com – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan menegaskan tidak akan melayani calo serta menjamin layanan bebas pungutan liar (pungli).
Sidak tersebut dilakukan pada hari Kamis (26/02/2026) sebagai tanggapan atas laporan masyarakat.
Laporan mengenai dugaan praktik percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan telah diterima oleh pemerintah daerah.
Setelah itu, arahan untuk melakukan sidak langsung diberikan oleh Bupati Belu kepada Wakil Bupati.
“Sidakan dilakukan karena ada laporan masyarakat terkait adanya calo yang mengurus identitas kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga,” jelas Wabup Vicente.
Seluruh area kerja di Kantor Dukcapil diperiksa secara cermat selama sidak berlangsung.
Tidak ditemukan adanya tanda-tanda praktik percaloan maupun indikasi pungutan liar di lokasi tersebut.
Pernyataan mengenai tidak adanya calo juga ditegaskan oleh pihak Dukcapil.
Petugas yang bertugas di lokasi menyampaikan komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas sesuai aturan.
“Kita tidak akan melayani calo dan hanya akan melayani masyarakat yang datang mengurus sendiri dokumennya,” ujar salah satu petugas
Prosedur pengurusan dokumen kependudukan dijelaskan secara rinci oleh pihak Dukcapil.
Setiap tahapan proses dibuat transparan agar masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang harus ditempuh.
Dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga merupakan identitas penting bagi setiap warga negara.
Oleh karena itu, pengurusannya harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai peraturan.
Pemerintah daerah Belu berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik yang tidak benar.
Langkah-langkah preventif terus dilakukan untuk memastikan layanan publik tetap bersih.
Pihak Dukcapil juga menyampaikan bahwa informasi mengenai prosedur pengurusan dapat diakses dengan mudah.
Masyarakat diimbau untuk menghubungi petugas resmi jika memiliki pertanyaan terkait layanan.
Sidak yang dilakukan dinilai efektif untuk memastikan kualitas layanan di Dukcapil tetap terjaga.
Hasilnya juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Pemerintah Belu berharap agar praktik percaloan dan pungutan liar tidak pernah terjadi lagi.
Semua pihak diimbau untuk bekerja sama dalam menjaga integritas layanan publik di daerah.