Atambua, Grandisma.com – Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH dan Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, secara tegas menekankan pentingnya data akurat dari Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi utama kebijakan pembangunan daerah.
Penegasan ini disampaikan saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu, Mangiring Situmorang, S.E., M.Si, di Ruang Rapat Bupati Belu pada Senin (23/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi platform strategis untuk membahas persiapan dan koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dijadwalkan berlangsung serentak di seluruh Indonesia.
Komitmen penuh dari pimpinan daerah Belu diharapkan dapat menjamin kelancaran sensus ini.
Bupati Willybrodus Lay menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Belu terhadap Sensus Ekonomi 2026.
Ia menggarisbawahi bahwa data yang dihasilkan sensus memiliki peran krusial dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
“Data kemiskinan, luas lahan, komoditas, data ekonomi, serta data lainnya ke depan dapat dipergunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah bagi kesejahteraan masyarakat Belu,” jelas Bupati.
Harapan besar juga disampaikan Bupati Willy Lay agar hasil sensus nantinya dapat disajikan secara lengkap dan akurat.
Kelengkapan dan keakuratan data ini akan mendukung implementasi program Satu Data di Kabupaten Belu, yang bertujuan untuk integrasi data lintas sektor.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, turut menyoroti pentingnya optimalisasi pelaksanaan sensus.
Ia berharap agar sensus ini dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
“Sensus harus dilaksanakan secara baik dan terukur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan,” ujar Wakil Bupati.
Kepala BPS Kabupaten Belu, Mangiring Situmorang, menginformasikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Periode yang cukup panjang ini menunjukkan skala dan cakupan sensus yang luas.
Mangiring Situmorang juga menyatakan harapannya akan dukungan penuh dari seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Belu.
Dukungan ini mencakup Bupati dan Wakil Bupati, seluruh OPD, hingga Camat, Lurah, dan Kepala Desa, yang perannya sangat vital di lapangan.
Pelaksanaan sensus, jelasnya, akan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door).
Metode ini akan mencakup 39 indikator ekonomi yang berbeda, memastikan setiap detail ekonomi masyarakat tercatat secara komprehensif.
Hasil sensus ini, menurut Kepala BPS, akan menjadi data penting yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.
“Kami sangat senang jika data BPS dapat kami serahkan kepada pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Belu,” katanya,
Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial PMD, Kepala BP4D, Plt Kepala BPKAD, Kepala Bagian Prokopim Belu, serta jajaran BPS Kabupaten Belu.
