Atambua, Grandisma.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu secara aktif menggandeng Pemerintah Kabupaten Belu untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, dengan target utama menghasilkan data yang valid dan akurat.
Kerjasama strategis ini diperkuat dalam audiensi antara Kepala BPS Kabupaten Belu, Mangiring Situmorang, S.E., M.Si, dengan Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH dan Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, di Ruang Rapat Bupati Belu, Senin (23/3/2026).
Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan persiapan teknis dan dukungan administratif yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci sukses sensus berskala nasional ini.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, menyatakan prinsip dasar Pemerintah Kabupaten Belu adalah mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen ini selaras dengan pemahaman akan pentingnya data dalam setiap kebijakan.
Ia menegaskan bahwa data sensus memiliki posisi strategis sebagai penentu arah kebijakan pembangunan daerah.
Data yang kredibel akan memandu pemerintah dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
“Data kemiskinan, luas lahan, komoditas, data ekonomi, serta data lainnya ke depan dapat dipergunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah bagi kesejahteraan masyarakat Belu,” urainya.
Harapan khusus disampaikan Bupati Willy Lay agar hasil sensus disampaikan secara lengkap dan akurat.
Keakuratan ini menjadi prasyarat penting untuk mendukung implementasi program Satu Data di Kabupaten Belu, yang bertujuan menyatukan berbagai basis data.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, juga mengutarakan harapannya.
Ia menekankan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal demi menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
“Sensus harus dilaksanakan secara baik dan terukur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan,” tegas Wakil Bupati.
Mangiring Situmorang, Kepala BPS Kabupaten Belu, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan penuh, yaitu dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Periode ini memungkinkan pengumpulan data secara komprehensif.
Agar sensus ini dapat terlaksana dengan baik, Mangiring Situmorang sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Belu.
Dukungan ini mencakup mulai dari Bupati dan Wakil Bupati hingga jajaran Camat, Lurah, dan Kepala Desa yang merupakan ujung tombak di lapangan.
Pelaksanaan sensus akan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door).
Metode ini akan mencakup pengumpulan data untuk 39 indikator ekonomi yang berbeda, menjamin cakupan yang luas dan mendalam.
Menurut Mangiring Situmorang, hasil sensus ini akan menjadi data penting yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.
“Kami sangat senang jika data BPS dapat kami serahkan kepada pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Belu,” katanya.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial PMD, Kepala BP4D, Plt Kepala BPKAD, Kepala Bagian Prokopim Belu, serta jajaran BPS Kabupaten Belu.