Jakarta, Grandisma.com – Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung kembali mengeluarkan kritik tajam dalam podcast Endgame #243 yang tayang pada Kamis (20/11/2025), menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki tahap “end game” yang mengkhawatirkan.
Dalam diskusi bersama Tom Lembong tentang meritokrasi di tengah mediokrasi, Rocky sempat menyimpang membahas dinamika politik terkini yang menurutnya mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dan kurangnya arah yang jelas.
Menurut Rocky dalam podcast tersebut, “end game” yang dimaksud bukan berarti akhir masa jabatan, melainkan tahap di mana kebijakan pemerintah semakin terasa tidak fokus dan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kepentingan rakyat.
Ia menyoroti bahwa banyak kebijakan yang diumumkan belakangan ini cuma sebatas “panggung sandiwara” yang dirancang untuk meningkatkan citra, bukan untuk menyelesaikan masalah akar.
Salah satu poin kritik utama Rocky adalah mengenai kinerja lembaga penegak hukum yang menurutnya masih lemah dalam menindak pelanggaran korupsi di kalangan pejabat pemerintahan.
Ia menyatakan bahwa meskipun Prabowo sering menyebutkan komitmen anti-korupsi, tidak ada langkah nyata yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam penegakan hukum.
“Kita dengar janji anti-korupsi setiap hari, tapi kasus-kasus besar tetap terpendam atau hanya ditindak sampai tingkat bawah,” ujar Rocky dalam podcast.
Ia menambahkan bahwa hal ini menjadi salah satu alasan mengapa “end game” pemerintahan ini terasa mengkhawatirkan – karena sistem yang seharusnya menjaga keadilan ternyata masih terjebak dalam kepentingan kelompok.
Selain itu, Rocky juga mengkritik kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah, terutama terkait penanganan kemiskinan dan ketimpangan.
Dalam diskusi bersama Tom Lembong, ia menyatakan bahwa program bantuan sosial yang ada masih kurang terarah dan seringkali tidak sampai ke sasaran yang benar-benar membutuhkan.
“Kemiskinan masih tinggi, tapi banyak dana bantuan malah terbuang sia-sia atau jatuh ke tangan yang tidak pantas,” jelasnya.
Rocky juga menyoroti bahwa kebijakan investasi yang diumumkan belum mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak, sehingga masalah pengangguran tetap menjadi tantangan besar.
Tentang peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rocky tidak ragu menyatakan bahwa perannya selama ini masih kurang substantif dan lebih banyak berfokus pada kegiatan seremonial.
Ia menyatakan bahwa dalam tahap “end game” pemerintahan, diperlukan kontribusi yang lebih nyata dari semua komponen pemerintahan, termasuk Wakil Presiden.
“Selama ini kita hanya melihat Gibran dalam acara gunting pita atau kunjungan daerah, tapi tidak ada kebijakan khusus yang dia usulkan atau bawa ke meja keputusan,” tegas Rocky.
Ia mencurigai bahwa peran Gibran lebih banyak sebagai simbol politik daripada aktor yang berperan aktif dalam membentuk kebijakan.
Rocky juga mengkritik dinamika parlemen yang menurutnya kurang mampu memantau kinerja pemerintah dengan baik.
Ia menyatakan bahwa banyak anggota DPR lebih fokus pada kepentingan partai daripada pada tugas legislatifnya, sehingga pemerintahan bebas berjalan tanpa pengawasan yang efektif.
“Parlemen seharusnya menjadi pengawas, tapi sekarang malah jadi penopang yang tidak kritis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hal ini memperkuat kesan bahwa “end game” pemerintahan ini berjalan tanpa kendali dan berpotensi merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
Tanggapan terhadap kritik Rocky pun mulai muncul dari berbagai pihak. Beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa kritikan tersebut terlalu ekstrem dan tidak berdasarkan fakta, sementara sejumlah pengamat politik menyambutnya sebagai suara kritis yang perlu untuk membenarkan kinerja pemerintahan.
Dalam penutup diskusi podcast Endgame #243, Rocky menegaskan bahwa kritiknya adalah bagian dari upaya untuk membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab dan berfokus pada kepentingan rakyat.
Ia berharap bahwa “end game” pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berubah arah menjadi tahap di mana kebijakan yang konstruktif dan berdampak nyata bisa dijalankan sebelum masa jabatan berakhir.
