Makassar, Grandisma.com – Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tahun 2026 di Kota Makassar menjadi bukti nyata komitmen partai untuk tidak terjebak pada pola politik elitis yang berbasis pusat kekuasaan.
Dengan memilih lokasi di luar Pulau Jawa, PSI menunjukkan strategi desentralisasi politik yang bertujuan untuk memperkuat basis elektoral di daerah dan menjangkau lebih banyak elemen masyarakat.
Rakernas yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Januari ini dirancang dengan konsep kesederhanaan yang berbeda dari acara politik umumnya.
Undangan kepada tokoh eksternal tidak diberikan secara formal, sehingga perhatian seluruh peserta dapat terfokus pada evaluasi organisasi internal, penguatan kader, dan penyusunan agenda kerja yang berbasis pada pembangunan kapasitas dalam partai.
Pilihan Makassar sebagai lokasi penyelenggaraan dianggap memiliki makna strategis.
Kota ini menjadi simbol dari perhatian PSI terhadap potensi politik di wilayah Indonesia Timur dan peran daerah dalam membangun demokrasi nasional.
Langkah ini juga diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa partai baru seperti PSI hanya berkonsentrasi di wilayah Jawa saja.
Komitmen untuk menghindari politik elitis juga tercermin dalam arahan Presiden Jokowi yang hadir pada acara tersebut.
Presiden Ketujuh RI menyampaikan bahwa kekuatan partai terletak pada kedekatannya dengan masyarakat terbawah, bukan pada hubungan dengan kelompok elit politik pusat.
Struktur organisasi yang dibangun hingga ke tingkat RT/RW menjadi bukti nyata dari upaya ini.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam sambutan pembukaan pada tanggal 29 Januari juga menegaskan arah partai yang anti-elitis.
Ia menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses demokrasi, salah satunya dengan menolak sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan mendukung pemilihan langsung yang lebih demokratis dan dekat dengan masyarakat.
Dalam sidang komisi yang dilaksanakan secara tertutup pada tanggal 30 Januari, berbagai pembahasan dilakukan untuk menyusun strategi kerja yang lebih dekat dengan masyarakat.
Masalah-masalah yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan kebijakan nasional, tetapi juga dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman menjelaskan bahwa pembangunan struktur organisasi hingga ke tingkat dasar adalah bagian dari upaya untuk menghindari politik elitis.
Dengan memiliki kader yang tersebar di seluruh pelosok negeri, PSI dapat menangkap aspirasi masyarakat secara langsung dan mengubahnya menjadi program kerja yang relevan.
Partai ini juga berkomitmen untuk menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu atau elit tertentu.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa PSI siap menerima bergabungnya tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, baik dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, sehingga partai menjadi lebih inklusif dan representatif.
Konsep “partai super TBK” yang diusung PSI juga menjadi landasan dalam menghindari politik elitis.
Nilai terbuka, bersih, dan kompeten diharapkan dapat mengubah budaya politik yang selama ini sering dikaitkan dengan praktik-praktik yang tidak transparan dan hanya menguntungkan sebagian kalangan saja.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, PSI menunjukkan bahwa komitmen untuk tidak terjebak politik elitis bukan hanya slogan semata.
Upaya desentralisasi, pembangunan struktur hingga tingkat dasar, dan fokus pada partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa partai ini bergerak menuju arah politik yang lebih terbuka, inklusif, dan dekat dengan rakyat.
