BELU, GRANDISMA.COM – Polres Belu mengungkap lima perkara tindak pidana yang ditangani jajaran Satreskrim dan sejumlah Polsek di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah tersangka serta barang bukti dari berbagai kasus kriminal.
Perkembangan penanganan lima perkara itu dipaparkan Kapolres Belu AKBP I Gede Eka Putra Astawa, S.H., S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolres Belu, Kamis (19/11/2026).
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pencurian ternak sapi di Kecamatan Tasifeto Barat.
Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial SN dan FXS yang diduga mencuri dua ekor sapi betina milik warga dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp13 juta.
Selain kasus pencurian ternak, Polres Belu juga mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Nanaet Dua Besi.
Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tiga orang yang selanjutnya menjalani proses penanganan hukum.
Perkara lainnya yang turut dipaparkan adalah pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di wilayah Atambua Barat.
Kasus tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menangani tindak kriminal yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan lingkungan.
Polres Belu juga memaparkan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Atambua Barat.
Selain itu, terdapat perkara penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Tasifeto Timur dan turut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Konferensi pers tersebut dipimpin Kapolres Belu dan didampingi Kasat Reskrim AKP Rachmat Hidayat, Kapolsek Tasifeto Barat, serta Kapolsek Tasifeto Timur.
Pemaparan dilakukan sebagai bentuk keterbukaan kepolisian kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara kriminal di wilayah hukum Polres Belu.
Melalui pengungkapan lima perkara tersebut, Polres Belu berharap masyarakat semakin memahami upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Polisi juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara cepat dan sesuai ketentuan hukum.






