SINGAPURA, GRANDISMA.COM – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak yang terikat kontrak komersial pasokan gas untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura, kebijakan yang menurut pemerintah Indonesia bertujuan memprioritaskan kebutuhan energi domestik.
Dalam pidatonya pada konvensi Partai Tindakan Rakyat (PAP), Minggu (25/10/2026), Wong mengatakan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut.
Ia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen dalam hubungan perdagangan gas.
Indonesia mulai mengurangi ekspor gas pada Sabtu (24/10/2026).
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, sebagaimana diberitakan CNA Indonesia dengan mengutip Antara, menyebut pengurangan mencapai 15 miliar kaki kubik standar per hari dari Natuna dan 16 miliar kaki kubik standar per hari dari Sumatera.
Menurut SKK Migas, kebijakan itu ditujukan untuk memprioritaskan pasokan gas bagi kebutuhan dalam negeri.
Singapura disebut sebagai satu-satunya negara yang terdampak pengurangan ekspor tersebut, sementara Otoritas Pasar Energi Singapura memperkirakan volumenya kurang dari dua persen kebutuhan gas harian.
Walaupun dampaknya terhadap total kebutuhan gas Singapura relatif terbatas, persoalan ini tetap menjadi perhatian karena gas alam memasok sekitar 95 persen kebutuhan pembangkit listrik negara tersebut.
Sebagian besar gas yang digunakan Singapura selama ini diperoleh melalui jaringan pipa dari Indonesia.
Wong menyatakan Singapura telah menyiapkan alternatif melalui terminal LNG yang memungkinkan impor dari berbagai negara.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu jalur pasokan.
Perkembangan ini menempatkan dua kepentingan yang perlu dikelola secara cermat, yakni prioritas Indonesia untuk menjamin kebutuhan energi dalam negeri dan kepentingan Singapura sebagai pembeli gas berdasarkan kontrak komersial.
Rincian mengenai ketentuan kontrak, mekanisme penyesuaian volume, dan kemungkinan penyelesaian perbedaan kepentingan tidak dijelaskan secara lengkap dalam laporan yang menjadi sumber berita ini.
Karena itu, perkembangan hubungan pasokan gas kedua negara perlu terus dipantau dengan mengedepankan komunikasi, kepastian kontrak, dan kepentingan energi masing-masing.
Pengurangan ekspor tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran kontrak; penilaiannya memerlukan informasi mengenai ketentuan perjanjian dan langkah yang ditempuh para pihak.
